Daerah

Yembise : Perlu Upaya Komprehensif untuk Mengurangi TKW Ilegal di NTT

TEROPONGNTT, KUPANG – “Saya minta perhatian kita semua, terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT untuk melakukan upaya serius dan komprehensif dalam mengatasi human trafficking, khususnya tenaga kerja wanita (TKW) ilegal. NTT secara nasional dikategorikan sebagai daerah dengan kasus human trafficking tertinggi.”

Demikian pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Pelangi Kupang, Kamis (4/5/2017). Sejumlah wakil bupati juga hadir pada acara pembukaan rakor yang dihadiri para kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota.

Sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kata Yembise, dirinya sempat mengujungi beberapa negara Asia yang menjadi tujuan para tenaga kerja Indonesia (TKI). Salah satunya Negara Malaysia, Filipina dan lainnya.

“Di Malaysia, saya menemukan beberapa perempuan asal NTT yang mengaku dianiaya, ditipu serta dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) oleh perusahaan tenaga kerja yang membawanya secara illegal. Hal ini harus segera diatasi. Saya bersedia untuk melakukan dialog dengan ibu-ibu di desa-desa, supaya dapat memberikan pencerahan terkait permasalahan TKW ilegal ini,” kata Yembise.

Yembise menjelaskan, persoalan TKI illegal telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga, seperti perceraian dan penelantaran terhadap pendidikan anak. Sehingga membutuhkan perhatian semua pihak untuk menangatasinya.

“Untuk mengatasi persoalan human trafficking ini, Kementerian PPA sedang memikirkan untuk mendirikan Human Technical College seperti di Filipina. Sekolahnya berbentuk seperti Poltekes Kementerian Kesehatan, tetapi jenjangnya hanya diploma satu. College ini dikhususkan bagi anak-anak perempuan lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” kata Yembise.

“Mereka dapat mengambil beberapa program keahlian seperti hospitality, nursing atau baby sitter. Kita akan bekerja sama dengan Australia sebagai tempat magang. Australia juga akan memberikan sertifikat internasional sehingga mereka bisa menjadi TKW yang profesional,” tambah Yembise, sembari memuji upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengurangi arus TKW ke luar negeri dengan memberikan pelatihan menenun kepada ibu-ibu dan para wanita di daerah tersebut.

Selain itu, pada kesempatan ini, Yembise, juga sempat menceritakan pengalamannya berkunjung ke beberapa negara Timur Tengah. “Negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah mulai menyadari arti pentingnya keluarga dan lembaga perkawinan. Kelalain dalam pendidikan keluarga dapat mengakibatkan anak-anak terjerumus dalam lembah konflik dan peperangan,” kata Yembise.

Persoalan lainnya yang mendapat perhatian pemerintah di negara tersebut, kata Yembise, adalah soal tingginya perceraian dan persoalan poligami. “Saya mengajak kita semua untuk mewaspadai modus-modus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin bertumbuh pesat seiring laju perkembangan teknologi,” ungkap Yembise.

Sementara Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH,M.Si dalam sambutannya mengungkapkan, ada banyak cara yang dipakai oleh para perekrut tenaga kerja illegal. Cara-cara rekrutmen itu dilakukan secara rapi sehingga sulit dilacak satgas human trafficking.

“Rekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan sangat rapi melalui pendekatan kekeluargaaan, dilanjutkan dengan pengiriman TKI satu per satu, sehingga tidak mudah dilacak oleh Satgas Perdagagan Orang. Karenanya, butuh kerja sama dan koordinasi yang intensif antara tingkatan pemerintahan sampai pada tataran pemerintahan paling rendah yakni RT/RW. Banyaknya bandara dan pelabuhan di NTT menjadi pintu keluar strategis bagi para TKI/TKW illegal,” jelas Litelnoni.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, Bernadeth Maria Usboko dalam laporannya, mengungkapkan berbagai masalah yang mesti mendapat perhatian dari semua komponen masyarakat terutama di tahun 2016. “Permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih tinggi sekitar 1.191 kasus, TKW ilegal yang mencapai 1.667 orang serta masih tingginya angka pekerja anak. Rakor ini harus menjadi media integrasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak antara tingkatan pemerintahan dari pusat sampai kabupaten/kota,” kata Usboko

Pada kesempatan rakor tersebut, juga dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama terkait Efektivitas dan Efisiensi Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak, antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT. Tampak hadir pada rakor tersebut, Wakil Bupati Rote Ndao, Wakil Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Manggarai Barat, Wakil Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Wakil Bupati TTU, para Kepala Bappeda dan pimpinan OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-NTT, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan Forum Anak NTT, insan pers dan undangan lainnya. (*/siaran pers Biro Humas NTT).

 

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top