Daerah

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTT Gelar Rapat Pleno, Ini yang Dibahas…

TEROPONGNTT, KUPANG — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTT menggelar rapat pleno di aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Jumat (29/11/2019). Ada empat hal yang dibahas dalam rapat pleno ini, sebagai persiapan mengikuti pleno di tingkat nasional yang akan digelar di Jakarta, 10 Desember 2019.

Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTT dipimpin Kepala Otoritas Jasa keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert Sianipar didampingi Karo Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT, Dr. Lery Rupidara.,M.Si. Rapat dihadiri perwakilan pimpinan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTT, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT, perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi NTT, pimpinan Lembaga/dinas/instansi terkait, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan non bank, serta pihak terkait lainnya.

Kepala Otoritas Jasa keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert Sianipar mengatakan, TPAKD  Provnsi NTT sudah terbentuk sejak tahun 2016. Tujuan terbentuknya TPAKD  adalah ingin memperluas tingkat inklusi keuangan, dan menyiakan akses pembiayaan lembaga jasa keuangan (LJK) kepada masyrakat.

“Tingkat inklusi keuangan berpengaruh dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Setidak-tidaknya, setiap warga yang ingin berusaha,  kita sudah membuka akses modal  ke lembaga keuangan. Sehingga, warga yang ingin berusaha mudah mendapatkan modal,” kata Robert Sianipar.

Menurut Robert, tingkat  inklusi keuangan di NTT terus menunjukan eningkatan dan pada tahun 2018 telah mencapai 67 persen. Untuk tahun 2019 ditargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai  75 persen. Diharapkan, tingkat inklusi keuangan terus meningkat dan masyarakat makin paham dan mudah mengakses lembaga keuangan.

Pada rapat pleno ini, TPAKD Provinsi NTT mengevaluasi apa yang telah mereka dilakukan selama setahun berjalan, mulai dari susunan kepengurusan dan keanggotaan, program-program yang telah dijalannya hingga penyusunan program kerja TPAKD Provinsi NTT untuk tahun berikutnya. Berbagai usul saran dan pendapat pun disampaikan para peserta dalam kesempatan ini.

TPAKD Provinsi NTT juga bersepakat, lembaga koperasi akan dimasukan dalam keanggotaan TPAKD  Provinsi NTT karena peran koperasi tidak bisa diabaikan dalam kalitan dengan inklusi keuangan. Tidak sediit UMKM (Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah) yang mengawali usahanya dari pinjaman uang melalui koperasi. Meskipun, koperasi juga menyimpan uangnnya di bank.

Karo Ekonomi dan Kerjasama Setda NTT, Dr. Lery Rupidara.,M.Si juga menegaskan pentingnya peran TPAKD Provinsi NTT dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya, inklusi keuangan sangat penting dalam mempermudah masyarakat mendapatkan akses modal untuk kegiatan usaha produktif yang membawa esejahteraan.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top