Daerah

Solusi Keluar dari Zona Kemiskinan di NTT

(Pandangan Akademisi – Praktisi – DPRD – Pemerintah)

TEROPONGNTT, KUPANG — “Pandangan kita berbeda, Kami melihatnya secara politis. Bagi kami, anak banyak itu sangat menguntungkan karena konsituen kami bertambah di dapil kami. Oleh sebab itu, kami ingin tahu apa hal mendasar BKKBN mau membatasi kelahiran itu. Apakah ada data empiris yang kuat secara akademis bahwa ada hubungan antara anak yang banyak dengan kemiskinan?”. Ini pernyataan dan pertanyaan yang terlontar dari Bapak Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat SE. Pernyataan ini secara Biblis orang Kristen sangat dibenarkan karena ada tertulis, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah muka bumi ini.

Semua kami yang hadir saling berpandangan. Ada Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S, Prof. Dr. Sirilius Seran, SE, MS, , Dr Beny Benu, MSi  (Mantan Direktur Jenderal Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE, MPH, Dr. Robertus Se, SU, Dr. Pius Weraman SKM.,M.Kes dan kami yang lainnya.

“Pertama perlu kita luruskan bersama, bahwa BKKBN tidak membatasi kelahiran. Kita hanya ingin jarak kelahiran itu yang diatur. Semua ini demi kebaikan masyarakat itu sendiri dan ada kajian akademisnya,” demikian jawaban Kepala Perwakilan BKKBN NTT. Kemudian semua data dipaparkan. Mulai dari bahaya melahirkan terlalu dini, terlalu tua dan terlalu sering hingga data otentik yang menunjukkan trend adanya korelasi antara tingkat kemiskinan dan jumlah anak yang banyak. Umumnya orang dengan banyak anak itu dari golongan ekonomi lemah dan inilah penyebab utama kemiskinan terstruktur yang sangat massif terjadi di NTT.

Ada yang tahu berapa ibu yang meninggal akibat kanker serviks? Kanker rahim ini telah menduduki posisi berikut setelah HIV/AIDS. Berapa banyak para remaja usia sekolah yang terlanjur hamil di NTT?. Kita telah berada di atas rata-rata nasional. Semua ini bermuara pada angka kemiskinan kita yang berada pada 3 tertinggi di Indonesia.

Memang benar kemiskinan ini merupakan kontribusi dari banyak aspek. Salah satu contoh yang diangkat Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa adalah pada persoalan pertanian lahan kering. Kita sudah punya para ahli pertanian namun belum mampu mengolahnya secara maksimal untuk kesejahteraan. Pendapat lain dari Prof. Arjana adalah mengenai kekuatan jiwa tarung dari anak-anak asli NTT. “Apabila para pendatang dari Sulawesi dan Jawa kita usir dari NTT maka sudah pasti kita akan kesulitan dapat ikan dan mencari warung makan”. Benar bahwa jiwa dagang kita tidak ada sama sekali.

Semua ini diperparah lagi dengan ego sektor yang luar biasa parahnya. Semua mau namanya yang terdepan sebagai pahlawan. Jadi dinas atau instansi mana yang punya program ya silakan maju sendiri, dinas yang lain jadi penonton saja, toh akhirnya nama mereka juga yang keluar. Buat apa kerja susah-susah dan akhirnya orang lain yang punya nama?. Ini adalah penyakit dalam kolaborasi yang harus segera diberantas.

Beberapa point solusi adalah sebagai berikut;

  1. Perlu ada satu Visi yang sama untuk semua yang bergerak. Jangan ada program yang tidak sinkron antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jangan bekerja dengan cara kotak-kotak.
  2. DPRD akan memperhatikan masukan dari BKKBN Provinsi NTT dan mitra dalam memperkuat regulasi kebijakan serta kebijakan anggaran terkait persoalan kependudukan.
  3. DPRD akan terus meminta pemikiran para akademisi dan praktisi terkait arah dan kebijkan berbagai sektor pembangunan di NTT.
  4. Manajemen umumnya di NTT perlu pressure. Kebiasaan kita mau berubah harus dengan tekanan yang kuat, jika tidak maka tidak akan berubah. Oleh sebab itu setiap kebijakan perlu dimasukan unsur pressure di dalamnya.
  5. Standar/indikator dalam BKKBN akan dijadikan bahan acuan untuk mendorong semua sektor yang lain melakukan hal yang sama.
  6. Harus menciptakan model PELAYANAN yang BENAR yang focus pada promotif dan preventif dengan tidak melihat kita dapat apa atau berapa yang bisa masuk kantong.
  7. DPRD menjamin semua hal ini akan dilakukan step by step atau bertahap.

Rapat ini dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Provinsi NTT Petrus Christian Mboeik, Senin (03/02/2020) di Ruang rapat DPRD  Provinsi NTT. Turut hadir Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) dan Koalisi Kependudukan Provinsi NTT.

 

Ulasan oleh : Vinsen Belawa Making, SKM.M.Kes  (Kepala LP3M UCB – Wakil Ketua Umum IPADI NTT)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top