Daerah

Sepuluh Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Telah Beroperasi, Salah Satunya di Sumba Timur

TEROPONGNTT, JAKARTA Kementerian ESDM menargetkan, sebanyak 54 lembaga penyalur BBM Satu Harga, selesai dibanguan pada tahun 2017. Dari target tersebut, sepuluh lembaga penyalur BBM diantaranya bahkan telah beroperasi. Salah satunya berlokasi di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sepuluh penyalur BBM Satu Harga yang telah beroperasi tersebut yaitu di Kabupaten Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara), di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Provinsi Sumatera Barat), di Kabupaten Jepara (Provinsi Jawa Tengah), dan di Kabupaten Sumenep (Provinsi Jawa Timur). Selain itu, di Kabupaten Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat), di Kabupaten Sumba Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur), di Kabupaten Wakatobi (Provinsi Sulawesi Tenggara), di Kabupaten Mahakam Hulu (Provinsi Kalimantan Timur) serta di Kabupaten Sorong Selatan (Provinsi Papua Barat) dan di Kabupaten Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara).

Pembangunan penyalur BBM sesuai dengan kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga.

Untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi ini, Kementerian ESDM menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Permen ini mengamanatkan agar Badan Usaha penyalur BBM mendirikan penyalur di Lokasi Tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Target Kebijakan BBM Satu Harga yaitu pembangunan sekitar 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019. Sementara untuk tahun 2017 ditargetkan terdapat 54 lembaga penyalur yang selesai dibangun dan dari target tersebut, saat ini telah beroperasi 10 penyalur BBM di sepuluh provinsi termasuk di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT.

Dengan kebijakan ini, maka BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per-liter dan solar 5.150 rupiah per-liter. Harga tersebut tidak hanya di SPBU, tapi juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS).

Untuk mendorong implementasinya, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi turunan yaitu Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Migas terkait lokasi untuk pendistribusian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan secara bertahap dari tahun 2017 hingga 2019. SK Dirjen Migas dengan Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 tersebut mengatur 148 lokasi yang penugasannya diberikan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Pudja mengatakan, penerapan secara bertahap program BBM Satu Harga ini terkait adanya tantangan dalam pendistribusian, wilayah yang jauh dan konsumsi yang sedikit. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan program BBM Satu Harga ini.

“Pulau yang kecil-kecil dan sangat jauh dari jangkauan adalah kendala yang cukup rumit sehingga membutuhkan waktu untuk membangun. Seperti di daerah Papua, Kalimantan Utara, Aceh, NTT, Maluku serta Kepualau Riau, misalnya di Anambas. Tapi kami tetap komit. Saat ini telah direncanakan untuk dibangun lembaga penyalur di Jemaja/ Pulau Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas, Propinsi Kepulauan Riau. Progresnya saat ini sedang dilakukan survei moda angkutan dan telah ada calon investornya,” kata Wiratmaja seperti dikutip dari www.kemendagri.go.id, Senin (1/5/2017). (*)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top