Hukrim

Senator Adrianus Garu Angkat Bicara Soal Hak Angket DPR Terhadap KPK

TEROPONGNTT, KUPANG —  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Adrianus Garu angkat bicara soal hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipalu dalam sidang Paripurna ke-22, Jumat (28/4/2017). Menurut pria yang akrab disapa Andre ini, lahirnya hak angket terhadap KPK adalah hasil kerja bodoh DPR ditengah negara melawan para koruptor.

“Itu kerja bodoh DPR di tengah negara melawan koruptor. DPR harusnya jangan intervensi. Malah DPR sendiri yang biarkan korupsi dan arogansi kekuasaan meraja dan berkuasa,” ujar Andre kepada wartawan, Selasa (2/5/2017).

Senator asal NTT ini meminta komisi antirasuah tersebut supaya jangan mau dilemahkan, sebab ada rakyat yang mendukung langkah untuk berantas para koruptor itu.

“KPK jangan mau dilemahkan. Ada rakyat dibelakang. Bersihkan semua DPR yang sudah terlibat tanpa pandang bulu,” katanya.

Pria yang juga Politisi Hanura ini, meminta KPK dan PPATK mengusut harta kekayaan semua anggota DPR yang hingga sekarang belum dilaporkan dan diserahkan.

“Kita minta supaya KPK dan PPATK segera LHKP anggota-anggota DPR yang sampai sekarang tidak menyerahkan atau laporkan harta kekayaannya untuk diusut. Karena tidak mendidik generasi bangsa untuk kebaikan ke depan,” tegas Andre.

Selain itu, anak buah Oesman Sapta Odang (OSO) ini, juga meminta lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu membuka semua kasus dari komisi V terkait dana aspirasi yang mandek, yang salah satunya melibatkan Damayanti Putratanti.

“Buka semua mulai dari kasus komisi 5 yang mandek sampai Damayanti. Kawan-kawan jangan takut untuk kebaikan bangsa,” tandasnya.

Putra Manggarai Flores ini, kembali menegaskan hak angket itu cuma produksi nafsu para penjahat yang mengatasnamakan rakyat.  Untuk itu Andre berharap kepada rakyat untuk cerdas memilih partai-partai dan calon-calon DPR kedepan seiring dengan perubahan bangsa dan semangat nawacita Presiden Joko Widodo membangun negara dari daerah ke nasional.

“Lihat saja perilaku DPR Daerah Pemilihan (dapil) Semarang aspirasinya bawa ke Maluku, Dapil Bali bawa ke Sumatera dimana mereka sebagai wakil rakyat. Terus perubahan paradigma pemerintah dari money follow fungsinya ke money follow program,” terangnya.

Terkait Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disetiap Dapil masing-masing, Andre menuturkan, DPR tak pernah turun ke lokasi. DPR hanya memakai arogansi kekuasaannya untuk mengubah program yang bukan merupakan kebutuhan daerah.

“Tapi kebutuhan pribadi partai dan kelompok. Harusnya DPR sudah sadar bahwa negara sedang berubah,” pungkasnya. (*/Beritahati.com)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top