Daerah

PMKRI Soroti Beberapa Kasus Dugaan Korupsi di Ende Yang Ditangani Penegak Hukum

TEROPONGNTT, ENDE — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco, kembali melakukan  aksi demonstrasi, Selasa ( 18/6/2019). Dalam aksinya, PMKRI kembali menyoroti pengusutan beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Ende-NTT.

Beberapa kasus dugaan korupsi yang disebut PMKRI dalam pernyataan sikapnya seperti proyek pekerjaan jalan El Tari Ende tahun 2016 sebesar Rp 22,3 miliar, proyek Videotron senilai Rp 773 juta, Proyek Jalan Nangaba-Pemo senilai Rp 12,5 miliar pada tahun 2016 dan proyek air minum bersih di Nuabosi sebesar Rp 4,9 miliar yang saat ini mubuasir

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Firmus  Rigo melalui Presidium Gerakan Masyarakat (Germas), Ferdinandus G Lewa dalam orasinya mengatakan, pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende agar menindaklanjuti desakan PMKRI tersebut. Pasalnya, kasus dugaan korupsi tersebut sudah dilakukan pulbaket oleh pihak Kejari Ende

Menurut Ferdinandus G.Lewa, publik Kabupaten Ende butuh kejelasan. Bila ada kerugian negara maka segera melanjutkan kasus dugaan korupsi tersebut sehingga tidak ada pandangan yang negatif terhadap aparat penegak hukum di Ende.

Hal yang sama disampaikan Presidium Pendidikan dan Kaderisasi (P&K) PMKRI Cabang Ende, Kristianus Poling Alis Roy.  Menurut Kristianus, PMKRI mendesak Kejati NTT untuk mengambil alih dugaan korupsi tersebut karena anggaran Negara pada sejumlah proyek tersebut cukup besar

“PMKRI secara organisatoris akan terus mengawal dan menyuarakan kasus-kasus dugaan korupsi di Ende sehingga apa yang kita cita-citakan Ende kabupaten bebas korupsi bisa terialisasi,” kata Kristianus.

Secara terpisah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende, Soerdarso  ketika dikonfirmasi awak media soal desakan PMKRI, mengatakan Kejaksaan pada prinsipnya konsen dengan pengusutan kasus korupsi. Tidak ada pilih kasih dalam pananganannya.

“Ya.. bawa datanya mas,biar saya proses. Kalau tidak ada data, saya mau gimana mas?,” kata Soerdarso.

Dikatakan Soedarso, masyarakat boleh menyampaikan aspirasi yang terpenting mendukung dengan data yang kuat.

Terkait dengan tudingan soal kejaksaan hanya berani dengan kasus kecil dan tidak berani dengan kasus-kasus besar, Soedarso membantah. Tidak ada pilih kasih kasus, semua sama di mata hokum.

(Djolan Rinda)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top