Pendidikan

Perubahan untuk Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Oleh : Katharina Maria Goreti Go’o, SE, M.Ak (Alumni Pasca Sarjana Universitas Pancasila Jakarta)

TEROPONGNTT, KUPANG —  Gagasan mengusung Paket Prosindes secara umum dimaksudkan untuk mendukung, mengawal jalannya pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang  tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai bentuk produk peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dalam usaha mewujudkan visi pembangunan nasional yang diusung pemerintah, “Perubahan untuk Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Lahirnya   UU  Desa   dan  berbagai  produk  peraturan  turunannya   setidaknya   telah memberikan dampak kemajuan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat pedesaan, namun disisi yang lain memberikan tantangan tersendiri bagi dunia Pendidikan Tinggi dalam mewujudkan visi nasional “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”  sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pelaksaan UU Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu sendiri, terutama dalam “Mewujudkan SDM Indonesia Unggul” sebagai misi utama dari 9 misi yang dicanangkan Pemerintah secara nasional. Upaya meningkatkan kualitas SDM merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa, namun sentral pelaksanaannya tetap menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan tinggi itu sendiri.

Pemerintah melalui Kehadiran Kementerian Desa, PDTT yang mengedepankan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa,” termasuk “Program Pendampingan Desa”, tetap menjadi tantangan tersendiri, karena permasalahan fundamentalnya terletak pada ketersediaan SDM Unggul masyarakat desa itu sendiri. Pendampingan desa bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting  dalam mengawal perubahan desa guna mewujudkan desa yang  maju, mandiri, dan inovatif. Pendampingan dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai kebutuhan dan komitmen kemitraan.

Produk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas, khususnya UU Desa, setidaknya memberikan “Ruang tanggungjawab kepada lembaga Pendidikan Tinggi” untuk merumuskan  berbagai program inovasi untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pasal  26,   pendampingan   desa adalah   kegiatan   untuk   melakukan   aktifitas   pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pasal 11, peningkatan  pelayanan    publik  bidang  pendidikan dan  kebudayaan di Desa,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi: (a) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD); (b)   penanganan anak usia sekolah  yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan (c) pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

Upaya mendukung, mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan jalannya pelaksanaan seluruh program pembangunan nasional, khususnya amanat UU Sistem Nasional, UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan UU Desa sebagaimana dimaksudkan terdahulu, maka secara konkret tujuan menyelenggarakan “Paket Prosindes Undarma ini adalah sebagai berikut.

  1. Membantu pemerintah, pemerintah daerah, dan desa serta masyarakat desa yang ekonomi kurang mampu dan akses yang jauh dari lembaga pendidikan tinggi dalam usaha mengakselerasi peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM Unggul kini dan dimasa yang akan datang;
  2. Membangun kemitraan secara kelembagaan dengan pemerintah, pemerintah daerah dan desa serta masyarakat desa secara langsung, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan (jangka panjang) untuk melaksanakan dan mewujudkan misi pembangunan nasional;
  3. Membantu pemerintah, pemerintah daerah dan desa serta masyarakat desa secara langsung melaui sistem pendampingan secara kelembagaan dalam melaksanakan dan mewujudkan misi pembangunan nasional;
  4. Memberikan advokasi solutif secara kelembagaan kepada masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan substantif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di desa.
  5. Meyalur dan menyebarluaskan informasi-informasi strategis kepada masyarakat desa secara langsung tentang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, baik yang dihasilkan oleh pemerintah, maupun Undarma Kupang secara kelembagaan.
  6. Menyalur dan menyebarluaskan informasi-informasi strategis kepada pemerintah secara langsung mengenai keberhasilan atau capaian pelaksanaan pembangunan maupun berbagai hambatan (masalah) substantif yang dialami dan atau terjadi dalam kehidupan masyarakat desa

Paket Prosindes Undarma substansinya adalah program percepatan peningkatan kualitas SDM Unggul bagi masyarakat desa  dengan titik fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM aparatur desa dan aparatur BPD desa, peningkatan kualitas SDM anak-anak  yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan masyarakat umum di desa yang ada di wilayah Provinsi NTT. Paket Prosindes Undarma diselenggarakan melalui pola pendekatan khusus untuk mengakselerasi peningkatan kualitas  dan penyiapan SDM masyarakat desa. Universitas Karyadarma Kupang (UNDARMA KUPANG) dalam T.A 2020/2021 bertekat mewujudkan misi Presiden RI (Bapak Jokowi) “SDM Unggul Indonesia Maju” yang dimulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni “SDM Unggul NTT Maju dari Beranda Desa” melalui “Paket Program Sarjana Inovasi Desa Universitas Karyadarma Kupang” (PROSINDES  UNDARMA  KUPANG) yang dapat dijadikan sebagai pilot project dan/atau lokomotif “SDM Unggul Indonesia Maju dari Beranda depan NKRI”, dengan harapan pada akhir masa Jabatan Bapak Presiden” dan/atau pada 3 s/d 5 tahun (2020-2025) telah tersedia 24.208 SDM unggul pada 3.026 desa se-NTT.

Gagasan ini dilandasi melalui dua pertimbangan yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai produk peraturan dan turunannya, dengan pola pendekatan “Inovasi Pembelajaran Semi Ikatan Dinas” dengan “tujuan utama menarik minat, motivasi dan budaya belajar serius dan fokus” (selama menempuh masa studi) dengan beban belajar minimal 144 SKS untuk program sarjana. Pembiayaan studi mahasiswa Paket Program Sarjana Inovasi Desa diharapkan bersumber dari Alokasi Anggaran Gotong Royong.  Sambil  diperjuangkan sumber dana dimaksud proses rekruitmen dan perkuliahan akan segera dilaksanakan melalui penyediaan Beasiswa Internal dan Kredit Biaya Kuliah Tanpa Bunga (KBKTB) dengan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang ditetapkan Universitas Karyadarma Kupang dan para mahasiswa membayar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, sisa biaya kuliah akan dibayarkan setelah selesai kuliah/diwisuda dengan waktu cicilan paling lama (24 bulan). Jika  Alokasi Anggaran Gotong Royong tersedia maka mahasiswa bebas biaya kuliah.

Paket program ini diprioritaskan pada 8 (delapan) program studi yang kohesivitasnya dapat dielaborasi menjadi “paket program unggulan” karena belum dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya di Provinsi NTT diantaranya program   studi:   (1)  Ilmu   Perencanaan  Wilayah-Kota;   (2)  Ilmu Pemerintahan, (3) Teknik Informatika; (4) Agroteknologi; (5) Agrobisnis; (6) Ilmu Hukum; (7) PG- PAUD; (8) PG-SD; yang diterapkan dengan model pembelajaran khusus dengan cara mengelaborasi 20% kurikulum inti dari masing-masing kualifikasi ilmu menjadi kurikulum pembelajaran PROSINDES UNDARMA KUPANG yang dipadukan dengan 4 (empat) matakuliah: (1) Tatakelola Pemerintahan Desa; (2) Perencanaan dan anggaran Desa; (3) Penyusunan Produk Hukum Desa; dan (4) Pokok-pokok Pemberdayaan Masyarakat.

Selain matakuliah wajib tersebut, mahasiswa pada Paket Program Sarjana Inovasi dilengkapi pengetahuannya tentang : Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes; Perencanaan dan Musyawarah Desa; Keuangan dan Akuntansi Desa; Kepemimpinan Desa;  Kewirausahaan Desa; Strategi Pertumbuhan Usaha Desa; Relasi desa dan Daerah.

Mahasiswa dilengkapi pula dengan “Pembinaan Karakter” yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Mental Spiritual dan Bimbingan Konseling (LPMS-BK)”, Pusat Pendidikan dan Latihan Universitas Karyadarma Kupang diantaranya Bahasa Inggris, Komputer, Anti Korupsi, Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Mitigasi Bencana, Advokasi Hukum sehingga menjadi karakteristik program studi yang mampu menjawab berbagai persoalan dan/atau kebutuhan dasar masyarakat desa, sehingga visi dan misi pembangunan nasional di desa secara merata dan berkelanjutan dapat direalisasikan dalam jangka waktu cepat, tepat, tuntas dan berkelanjutan.

Sosialisasi penerimaan calon mahasiswa secara transparan dan akuntabel akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten se-Provinsi NTT dengan memprioritaskan putra-putri lulusan SMA/SMK/MA atau paket C dari Desa sasaran, dengan mengutamakan masih berdomisili di desa, kota dan/atau desa lain yang ingin mengabdi pada desa tujuan dengan target minimal 10 (sepuluh) orang per desa yang berusia maksimal 25 tahun kemudian diseleksi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, kecuali aparat desa berusia maksimal 40 Tahun dengan status Tugas Belajar.

Berdasarkan uraian diatas,  guna Percepatan SDM Unggul di NTT melalui Paket Program Sarjana Inovasi Desa Universitas Karyadarma Kupang ini dapat dilakukan melalui MoU bersama para Kepala Desa Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dilakukan mengingat :

  1. Kepala Desa bersama BPD harus merekomendasikan bakal calon mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang untuk diseleksi sesuai syarat dan ketentuan akademik yang berlaku.
  2. Hasil seleksi Akademik yang dinyatakan lolos sebanyak 8 (delapan) orang pada program studi yang masuk dalam paket Prosindes akan disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan persetujuan/ Rekomendasi.
  3. Kepala Desa bersama BPD bersedia menyisihkan biaya kegiatan Studi Lapangan mahasiswa untuk Universitas pada setiap tahun anggaran (2021-2023) yang bersumber dari APBDes.

Gambaran umum kurikulum paket program sarjana inovasi desa sesuai Standard Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020 yang disesuaikan dengan otonomi dan kemampuan perguruan tinggi maka menggunakan Pola Merdeka Belajar, Kampus merdeka, sebagai berikut: Tatap Muka (teori) pada program studi pilihan 24 bulan/4 (empat) semester, mahasiswa diberikan pilihan wajib belajar lintas prodi pada internal perguruan tinggi selama 6 (enam) bulan/1 (satu) semester. Selain itu mahasiswa wajib melaksanakan Studi lapangan selama 12 (dua belas) bulan/2 (dua) semester yang di bagi pada semester II, IV,VI selama 2 (dua) bulan dalam satu semester dan khusus semester VII (tujuh) selama 6 (enam) bulan, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan sosial yang berkembang terhadap pelaksanaan sistem Tata Kelola Pemerintahan desa, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan, selanjutnya didiskusikan secara berkelompok dengan dosen dan Tim Pakar (Kemendagri, Kemendes dan berbagai OPD terkait, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kecamatan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing). Hasil studi lapangan (Pra-riset dan pasca riset) dijadikan sebagai tugas akhir  yang, “direkognisi menjadi karya ilmiah” (skripsi/artikel terpublikasi dan terindex) sebagai referensi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pada desanya, adapun gambaran penjelasan awal sebagai berikut:

  1. Pada T.A 2020-2021, sementer pertama dan kedua mahasiswa mengikuti proses pembelajaran akademik dengan tatap muka langsung selama sepuluh bulan (Juli-April), dan studi lapangan selama dua bulan (Mei-Juni).
  2. Studi lapangan selama dua bulan akan digunakan untuk mengkaji masalah dan potensi Sumber daya Manusia (SDM), Sumber daya Alam (SDA), dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKP 3 tahun terakhir sebagai pembanding) dan proses tata kelola desa.
  3. Pada T.A 2021-2022, sementer pertama dan kedua mahasiswa mengikuti proses pembelajaran akademik dengan tatap muka langsung selama sepuluh bulan (Juli-April), dan studi lapangan selama dua bulan (Mei-Juni) untuk mengadvokasi perubahan melalui rekomendasi hasil studi lapangan pada desa sasaran sebagai refrensi penyusunan dokumen perencanaan T.A berikutnya.
  4. Pada T.A 2022 sampai dengan 2024, sementer pertama dan kedua tahun 2022-2023 mahasiswa mengikuti proses pembelajaran akademik dengan tatap muka langsung selama sepuluh bulan (Juli-April), dan studi lapangan selama tujuh bulan (JuniDesember) untuk mengadvokasi perubahan melalui rekomendasi hasil studi lapangan pada desa sasaran sebagai refrensi penyusunan dokumen perencanaan T.A berikutnya.
  5. Mahasiswa wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tidak menuntut kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi aparat dan atau karyawan status honor di Desa, kecuali atas permintaan Kepala Desa dan BPD sesuai kemampuan dan kebutuhan desa.

Paket Prosindes Undarma telah dirancang dengan berbagai persiapan yang mana guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Bapak Presiden “SDM   Unggul  Indonesia Maju” berupa:

  1. YAPELKABKU-NTT telah memiliki investasi sebesar RP.500.000.000,- (Sembilan Puluh Miliard Lima Ratus Juta Rupiah) melalui kerjasama dengan salah satu Pengusaha Nasional untuk penyediaan sarana/prasarana (gedung) perkuliahan yang representatif seluas 5.762 meter persegi (m2). Karena program ini berdampak positif bagi iklim investasinya diNTT serta ditambahkan berupa bantuan biaya beasiswa kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliard Rupiah) bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
  2. Ketersediaan tenaga Pendidik Profesional untuk memaksimalkan proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya paket program Prosindes Undarma, akan diambil dari masing- masing Program Studi yang ada serta tenaga pendidik dari Universitas Nusa Cendana Kupang sebagai Universitas pembina Undarma berdasarkan MoU Nomor :129/YAPELKABKU- NTT/XII/2014, Nomor :5590/UN15/KL/2014, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai      Pengkajian      Teknologi      Pertanian      Nusa      Tanggara      Timur,      Nomor: 1587/LB/110/i.12.18/08/2014 serta, ditambah dengan tenaga profesional dari TNI-Polri, ASN di NTT yang memenuhi standar kualifikasi keilmuan minimal  S2, baik yang masih   (sedang) berdinas dan/atau Pensiunan sesuai Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016.

Pelaksanaan Paket Prosindes adalah seluruh desa di wilayah kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sebagai lokasi yang menjadi target pelaksanaan Prosindes. Target pelaksanaanya berpedoman pada visi, misi pemerintah secara nasional dan Undarma Kupang secara kelembagaan serta tujuan pengembangan,  peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah, khususnya pemerintahan desa dan peningkatan kualitas SDM masyarakat perdesaan.

Target Paket Prosindes menganut prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

  1. Partisipatif; dalam proses pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan peran aktif masyarakat  dalam  setiap  tahapan  kegiatan,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program;
  2. Transparansi  dan  Akuntabilitas;  masyarakat  memiliki  akses   terhadap   segala informasi sehubungan dengan keseluruhan pelaksanaan program pembangunan desa, baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
  3. Kolaboratif; Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di Desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang telah disepakati;
  4. Keberlanjutan; kegiatan yang dilakukan memiliki  potensi untuk dilanjutkan  secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan dan kearifan lokalnya;
  5. Keadilan dan Kesetaraan Gender; masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya pada setiap tahapan pelaksanaan program, serta dalam menikmati manfaat hasil pembangunan;
  6. Profesional; masyarakat dan desa memperoleh peningkatan kapasitas teknis secara profesional sesuai standar yang telah ditetap bersama dan peraturan yang berlaku;
  7. Pembangunan  berkualitas; karena telah tersedia Sumber Daya Manusia di desa memiliki kompetensi dan skill yang mumpuni dan berdaya saing tinggi, sesuai kebutuhan kekinian dan di masa yang akan datang;
  8. Desa maju, mandiri dan setara dengan desa-desa dan daerah lainnya di Indonesia;
  9. Desa yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

Prinsip-prinsip dasar di atas merupakan standar umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, target utama yang ingin dicapai melalui Paket Prosindes Undarma ini adalah:

  1. Calon peserta (mahasiswa) ditetapkan melalui kontrak kerja “Semi Ikatan Dinas (selama masa studi), dan pasca masa studi (menjadi) sarjana akan dilanjutkan melalui “Ikatan Kerja Kontrak Temporal” (masa Dinas terbatas (1-2) tahun pengabdian yang dibiaya secara bergotong royong sebagaimana pembebanan yang telah ditepkan terdahu.
  2. Sarjana “Ikatan Kerja Kontrak Temporal” tersebut dapat diangkat menjadi ASN/P3K, setelah melalui proses evaluasi secara menyeluruh terhadap kemajuan desa, seperti dari desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang,  desa berkembang menjadi desa maju,  dari desa maju menjadi desa mandiri dan evaluasi kinerja sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan bagi sarjana yang tidak lolos penilaian sebagaimana dimaksudkan tersebut, dapat ditetapkan sebagai tenaga pendamping/konsultan desa dari kementerian terkait sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.
  3. Pada kurun waktu (4-7) tahun yang akan datang, seluruh desa di wilayah kabupaten tersedia ± 24.264 Sarjana Unggul secara merata pada 30.624 desa yang ada di Provinsi NTT.
  4. Untuk kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang yang akan datang, diharapkan pemerintah dapat menetapkan regulasi dalam bentuk (Perpres dan/atau Pergub, dan Perbub.) mengenai persyaratan pencalonan dan penetapan Kepala Desa, harus yang berlatar belakang dan kualifikasi khusus (mengikuti Paket Prosindes Undarma), sehingga desa-desa yang ada di seluruh wilayah kabupaten di NTT terfilter dari berbagai tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya seperti Proyek fiktif, desa fiktif, dan lain-lain.
  5. Undarma Kupang secara kelembagaan menjadi Perguruan Tinggi Swasta Unggulan di Nusa Tenggara Timur dan menjadi lokomotif utama penggerak “Perubahan untuk Indonesia Maju” 2039, 2085 yang dipercaya oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia umumnya.
  6. Undarma Kupang dalam melaksanakan Paket Prosindes dapat menjadi pilot project dalam upaya akselerasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional kini maupun dimasa yang akan datang

Pemantauan (Monitoring) terhadap pelaksanaan Paket Prosindes, secara teknis formal kelembangaan dapat dilakukan sebagai berikut:

  1. Pemantauan (Monitoring) dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin pengelolaan paket program inovasi sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai;
  2. Pengembangan sistem dan proses pemantauan dilakukan sesuai tahapan kegiatan yang dilaksanakan persemester, pertahun dan secara berkesinambungan;
  3. Pemantauan (Monitoring) dilakukan secara periodik melalui pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal dilakukan melalui pendekatan partisipatif, dan studi berkelanjutan;
  4. Pemantauan (Monitoring) dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, pemerintah, pemerintah daerah, desa dan masyarakat sebagai lembaga mitra;
  5. Pemantauan dilakukan bersama dengan pihak (Kejaksaan dan Kepolisian) berdasarkan komitmen kemitraan yang ditetapkan secara kelembagaan.

Evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan Paket Prosindes Undarma dilakukan sebagai berikut :

  1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Prosindes dilakukan oleh penyelenggara program dan dapat melalui partisipasi publik (civil society);
  2. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan secara berama-sama semua pihak yang terikat melalui kontrak kerjasama dan juga pelibatan publik (civil society).;
  3. Hasil evaluasi dibahas ditingkat perguruan tinggi oleh tim tenaga ahli, bersama dengan pemerintah dan pemerintah desa sebagai lembaga mitra;
  4. Evaluasi dilakukan  secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, termasuk evaluasi kinerja dari masing-masing organ pelaksana sesuai jenjang dan tanggungjawabnya masing-masing berdasarkan   atas   Indikator Kunci Keberhasilan dan ataupun kegagalan untuk dapat diperbaiki dan atau diperbaharui;
  5. Evaluasi terhadap desa-desa yang dinilai berhasil menjadi desa maju, mandiri sesuai target pelaksanaan Paket Prosindes, maka pemerintah dan lembaga Penyelenggara berkewajiban untuk memberikan penghargaan (reward) baik kepada unsur Pelaksana, maupun kepada masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan bagi unsur Pelaksana dan/atau desa yang dinilai belum berhasil sesuai target, diharapkan pemerintah dapat memberikan support dan/atau spirit untuk terus bekerja keras, cermat, cepat, tepat, dan tuntas untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Keseluruhan pelaksanaan Paket Prosindes Undarma dibuat dalam bentuk pelaporan lengkap secara rutin dan tertulis yang dibukukan sesuai tahapan pelaksanan program yang telah ditetapkan. Laporan dimaksud dibuat rangkap guna kepentingan pertanggungjawaban kepada  Publik dan kepada para pihak yang terikat kontrak kerjasama dalam melaksanakan Paket Prosindes Undarma. Resumenya dapat disajikan untuk konsumsi publik melalui media cetak, eletronik, maupun media online yang tersedia, yang dikeluarkan Humas Undarma sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian untuk maklum.

(*)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top