Ekbis

Pengusaha Kapal Pertanyakan Pungutan Rp300 Ribu, Begini Tanggapan Kasubag TU Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kupang

TEROPONGNTT, KUPANG – Beberapa pengusaha kapal (pengusaha angkutan laut dan keagenan kapal) mempertanyakan adanya pungutan atau tagihan sebesar Rp300 ribu kepada setiap kapal yang mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kupang. Menurut beberapa pengusaha kapal, di masa pandemic Covid-19 mestinya ada keringanan dalam biaya pelayanan pemeriksanaan kesehatan oleh petugas KKP Kupang.

Hal ini disampaikan beberapa pengusaha pelayaran yang ditemui disela-sela acara peresmian Ruang Pelayanan Publik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang di Tenau Kupang, Selasa (11/8/2020). Acara peresmian Ruang Pelayanan Publik saat itu, dihadiri pula oleh puluhan pengusaha pelayaran, baik pengusaha angkutan laut, pengusaha keagenan kapal, pengusaha jasa pengurusan transportasi (JPT), maupun pengusaha bongkar muat (BM).

Para pengusaha pelayaran atau pengusaha kapal yang meminta nama mereka tidak disebutkan, mengatakan bahwa  pungutan atau tagihan sebesar Rp300 ribu baru berlaku sejak dimulainya masa pandemic Covid-19.  Selain itu, tagihan yang sama tidak  berlaku di semua pelabuhan di wilayah Provinsi NTT, sehingga menimbulkan pertanyaan.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kupang, Putu Alit Sudarma,  melalui Kasubag Tata Usaha (TU), Bernadius Darma, mengatakan bahwa  istilah pungutan memiliki kesan yang sedikit negative. Karena itu, dirinya menolak kalau pihak pengusaha kapal menyebutnya sebagai pungutan.

Istilah yang benar menurut Bernadius Darma, adalah tagihan resmi oleh petugas KKP Kupang kepada pihak ketiga (pengusaha kapal) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 04 tahun 2019 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Menurut Bernadius Darma, sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa kegiatan pemeriksaan di luar pelabuhan dibebankan biaya transportasinya kepada pengusaha atau pihak ketiga. Sehingga tagihan resmi oleh petugas KKP Kupang itu adalah sah dan bukan pungutan liar (pungli).

Selain itu, jelas Bernadius Darma, tagihan tersebut tidak berlaku kepada semua kapal, tetapi hanya kepada kapal dengan status dalam karantina. Dimana, sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,  kapal dengan status dalam karantina adalah setiap kapal yang datang dari luar negeri, dan setiap kapal yang datang dari pelabuhan wilayah terjangkit di dalam negeri.

Kapal dengan status dalam karantina tersebut, jelas Bernadius Darma, harus diperiksa oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP) di luar wilayah pelabuhan sesuai SOP yang berlaku dan tidak boleh merapat ke pelabuhan sebelum dinyatakan bahwa kapal tidak membawa factor resiko oleh petugas kesehatan pelabuhan. Pemeriksaan oleh petugas KKP dilakukan ketika kapal berada di kolam labuh khusus pemeriksaan yang jaraknya 2 mil dari pelabuhan.

“Kalau di Pelabuhan Tenau Kupang, kolam labuh kapal yang dalam status karantina berlokasi di sekitar perairan Pulau Semau. Setelah petugas KKP menyatakan kapal tidak membawa factor resiko dan boleh sandar di pelabuhan, barulah petugas dari syahbandar, petugas bea cukai dan lainnya boleh melanjutkan pemeriksaan kapal sesuai kebutuhan masing-masing,” kata Bernadius Darma saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/8/2020).

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan di kapal dengan status dalam karantina ini, kata Bernadius Darma, sesuai peraturan Menteri Keuangan, setiap petugas KKP mendapat uang transport sebesar Rp150 ribu untuk satu kali kegiatan pemeriksaan yang biaya transportnya ditanggung oleh pihak ketiga yakni pengusaha kapal.

Minimal petugas KKP yang naik ke kapal untuk melakukan pemeriksaan ada dua orang, yaitu petugas pertama melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap orang dan obat-obatan yang ada di atas kapal, sementara petugas kedua melakukan pemeriksaan atau pengecekan sanitarian kesehatan kapal. Apakah lingkungan kapal bersih dan sehat atau tidak, apakah ada sampah atau tidak, ada kecoak di kapal atau tidak dan lainnya. Karena dua orang petugas yang naik ke kapal maka jumlah tagihan PNBP menjadi Rp300 ribu.

“Sebenarnya setiap kali naik ke kapal, bisanya 4 atau 5 orang petugas KKP. Tapi yang kami tagih hanya biaya transport untuk 2 petugas, seharusnya kalau kami mau bisa lebih karena peraturan membolehkan kami menagih lebih dari 2 orang petugas. Itu karena kami tidak ingin memberatkan pihak ketiga, kami cukupkan pengganti transport untuk 2 orang petugas saja,” jelas Bernadius Darma.

Uang pengganti transport sebesar Rp300 ribu tersebut, kata Bernadius Darma, menjadi hak petugas yang naik ke kapal. Jadi langsung diberikan kepada petugas KKP tersebut. Mengenai hal ini sudah disosialisasikan oleh pihak KKP Kupang kepada semua pengusaha angkutan laut dan keagenan kapal yang ada di seluruh wilayah NTT karena pelayanan KKP Kupang meliputi seluruh pelabuhan di wilayah Provinsi NTT.

Sedangkan terhadap kapal yang tidak datang dari pelabuhan wilayah terjangkit, jelas Bernadius Darma, tidak diperiksa sebagai kapal dengan status dalam karantina. Kapal bisa langsung merapat ke pelabuhan dan diperiksa ketika sandar di pelabuhan, tidak diperiksa di kolam labuh seperti pada kapal dengan status dalam karantina. Karena itulah, tidak semua kapal ditagih biaya transport oleh petugas KKP Kupang.

“Mengenai hal ini sebenarnya sudah kami sosialisasikan kepada pihak pengusaha keagenan kapal. Kami punya bukti kegiatan sosialisasinya. Jadi pihak pengusaha kapal sebenarnya sudah tahu. Setiap ada aturan baru, sebelum diterapkan kami lakukan sosialisasi terlebih dahulu,” kata Bernadius Darma.

Bernadius Darma juga menjelaskan, selain tagihan Rp300 ribu sebagai biaya transport, pihak pengusaha kapal juga membayar biaya dokumen kapal lainnya. Tetapi dibayar melalui kode billing langsung ke bank atau ditransfer karena petugas KPP Kupang tidak menerima uang tunal atau uang cash. Bukti setor billing itulah yang ditunjukan kepada petugas KPP Kupang.

“Kami (KKP Kupang) juga dalam pengawasan Ombudsman. Biasanya kalau ada kegiatan kami undang Pak Darius juga (Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman NTT, red).  Kami juga sudah mengantongi sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” kata Bernadius Darma.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top