Politik

Pemerintah dan Dewan Lakukan Harmonisasi Perda Pertanggungjawaban APBD Sumba Tengah Tahun 2019 di Kemenkumham NTT

TEROPONGNTT, KUPANG – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba tengah melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban APBD Sumba Tengah Tahun 2019 di Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT. Harmonisasi Perda ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs. Tagela Ibisola bersama Wakil Bupati Sumba Tengah, Daniel Landa dengan didampingi tim dari DPRD dan Pemkab Sumba Tengah.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (perda). Harmonisasi dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs. Tagela Ibisola dan Wakil Bupati Sumba Tengah, Daniel Landa, kepada wartawan usai kegiatan harmonisasi tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi NTT, Jumat 25/9/2020) menjelaskan, harmoniasi merupakan perintah aturan yang wajib dilakukan terhadap setiap perda yang ditetapkan. Karena itulah, harmoisasi terhadap Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2019 dilaksanakan.

“Proses harmonisasi perda tentang laporan pertanggungjawaban Bupati Sumba Tengah terhadap pengelolaan anggaran dan belanja daerah tahun 2020 di Kanwil Kemenkumham NTT berjalan baik. Tidak ada perubahan, yang ada hanya perbaikan hal teknis saja seperti penggunaan kertas, penggunaan tanda baca dan huruf,” jelas Ketua DPRD Sumba Tengah, Drs. Tagela Ibisola.

Menurut Drs. Tagela Ibisola, proses pembuatan dan penetapan perda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2019 telah dilakukan sesuai prosedur, sudah melalui pemeriksaan oleh BPK, dan pembahasan di lembaga dewan. Sehingga tidak ada masalah terkait isi perda tersebut.

Sementara Wakil Bupati Sumba Tengah, Daniel Landa membenarkan apa yang dijelaskan Ketua DPRD Sumba Tengah tersebut. Daniel Landa hanya menambahkan, bahw semua perda yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah selalu dilakukan harmonisasi di Kemenkumham Provinsi NTT karena itu adalah perintah aturan pula.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top