Nasional

Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Bagi Masyarakat NTT

TEROPONGNTT, KUPANG – Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya beragama Katolik dan Kristen Protestan atau beragama non muslim. Menyebut bank syariah atau produk keuangan syariah tentu membuat warga merasa pembiayaan syariah hanya diperuntukan bagi warga yang beragama Islam.

Sementara itu, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga saat ini Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menduduki posisi sebagai Provinsi Termiskin ke-3 di Indonesia. Ini menunjukan bahwa provinsi ini masih membutuhkan produk pembiayaan keuangan/perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Pertanyaannya, apakah Bank Syariah termasuk didalamnya Pembiayaan Syariah hanya dikhususkan bagi warga bergama Islam?. Ataukah, semua warga dengan golongan ekonomi lemah berhak mendapat layanan pembiayaan syariah meskipun prinsip-prinsip pembiayaan ini diatur sesuai prinsip-prinsip agama Islam?.

Dilihat dari pengertiannya, sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Sementara dilihat dari tujuan dan fungsinya,
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi dari perbankan syariah adalah : Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Selain itu, Fungsi dari perbankan syariah adalah : Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).  Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada empat produk Bank Syariah yang dilankan di Indonesia yakni,  Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Gadai Syariah dan Pembiayaan Syariah. Dari empat produk ini, Pembiayaan Syariah dinilai lebih cocok untuk masyarakat NTT sesuai kenyataan yang ada. Masyarakat NTT perlu terus bangkit untuk meraih kehidupan ekonomi yang lebih baik dan menjadi masyarakat yang sejahtera.

Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah diatur bahwa kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu:

  1. Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
  2. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
  3. Pembiayaan Jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
  4. Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK.

Jika masyarakat NTT memanfaatkan fasilitas Pembiayaan Syariah ini, diyakini dapat menjadi alternative pembiayaan bagi masyarakat NTT untuk lebih berkembang dalam kegiatan usaha ekonominya. Apalagi jika Pembiayaan Syariah bisa diberikan kepada semua warga tanpa membeda-bedakan agama.

(* Maximilianus Marho/Berbagai Sumber)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top