Daerah

KSOP Waingapu Wajibkan Perusahaan Keagenan Kapal Lengkapi Persyaratan Sesuai PM 65 Tahun 2019

TEROPONGNTT, WAINGAPU – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Waingapu mewajibkan semua perusahaan keagenan kapal di Pelabuhan Waingapu untuk melengkapi persyaratan legalitas operasional perusahaan angkutan laut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2019. Bagi setiap pelaku usaha yang tidak mengindahkan, akan diambil tindakan tegas sampai kepada pembekuan usaha.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor AL/004/003/02/KSOP.WPU-2020 ) tentang Penertiban Legalitas Operasional Perusahaan Angkutan Laut dan Perusahaan Nasional Keagenan Kapal di Pelabuhan Waingapu, yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Waingapu tertanggal 18 Mei 2020. Surat edaran ini ditandatangani Kepala KSOP Waingapu, Johanes Bolo Komanireng, S.H, M.H. Tembusan surat edaran ini juga disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta, Direktur Lala Ditjen Hubla di Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Ketua DPW ISAA NTT di Kupang dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

Dalam surat edaran ini disebutkan, mengacu pada PM 65 tahun 2019 bahwa setiap perusahaan keagenan seyogyanya wajib melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut, 1) copy surat izin usaha perusahaan angkutan laut nasional (SIUPAL) dan surat persetujuan Dirjen Perhubungan Laut tentang pengoperasian Kantor Cabang di Pelabuhan Waingapu. 2) Copy surat izin usaha keagenan kapal (SIUPKK) dan surat persetujuan Dirjen Perhubungan Laut tentang persetujuan pengoperasian kantor cabang di Pelabuhan Waingapu.

Selanjutnya, 3) copy sertifikat tenaga ahli, 4) daftar kapal milik dan kapal charter bagi perusahaan angkutan laut nasional (SIUPAL), 5) laporan tahunan tahun 2019 kantor pusat atau kantor cabang dan 6) struktur organisasi perusahaan cabang. Selain itu, 7) copy tanda daftar perusahaan dan penyelenggara pelabuhan, dan 8) surat keterangan domisili usaha dari daerah.

“Surat edaran ini bersifat perintah untuk segera dilaksanakan dan bagi setiap pelaku usaha yang tidak mengindahkan akan diambil tindakan tegas sampai kepada pembekuan usaha,” tegas surat edaran tersebut.

Terkait upaya penertiban perusahaan keagenan kapal sesuai surat edaran tersebut, Kepala KSOP Waingapu, Johanes Bolo Komanireng, S.H, M.H yang dihubungi melaui telepon pada ponselnya, Rabu (1/7/2020), membenarkan hal tersebut. Menurut Kepala KSOP Waingapu yang biasa disapa Anis Komanireng ini, upaya penertiban dilakukan sesuai perintah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Meski demikian, kata Anis Kumanireng, tindakan tegas bagi perusahaan keagenan kapal yang tidak memiliki kelengkapan persyaratan sesuai PM 65 tahun 2019, tidak dilakukan secara serta merta seperti membalikan telapak tangan. Pihak KSOP Waingapu tetap memberikan kesempatan kepada perusahaan keagenen kapal untuk segera melengkapinya.

“Kita tetap memberi kesempatan kepada perusahaan angkutan laut dan keagenan kapal. Kalau sampai dengan 1-2 bulan kedepan tetap tidak melengkapi persyaratan, tentu akan kita lakukan tindakkan tegas, mulai dari teguran tertulis sampai dengan  pembekuan usaha. Hanya memang, kita juga harus mempertimbangkan berbagai factor termasuk bagaimana kalau karyawan perusahaan kapal kehilangan pekerjaan dan dampaknya terhadap keluarga karyawan,” kata Anis Kumanireng.

Komanireng berharap, pihak perusahaan angkutan laut dan keagenen kapal bisa melaksanakan perintah Permen Perhubungan nomor PM 65 tahun 2019 dan UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga tidak harus mendapat sanksi sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan tersebut.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top