Daerah

Kesbangpol Manggarai Surati DPP Terkait Dualisme Kepengurusan PKPI

TEROPONGNTT, KUPANG — Sejak setahun terakhir telah terjadi dualisme kepemimpinan DPW Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi NTT.  Konflik internal partai ini melibatkan dua kubu yakni kubu Heri F. F. Batileo, SH. M.H dan kubu Drs. Yan R. Mboik.

Kemelut internal PKPI di NTT ini, membuat Kesbangpol Kabupaten Manggarai menyurati DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) untuk meminta klasifikasi.  Pasalnya, dualisme kepengurusan juga terjadi di tingkat DPK PKPI Manggarai.

Dalam perihal suratnya nomor :08/Kesbangpol linmas/III/IV/2017  yang diterima Pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai menyatakan, memohon klasifikasi kepengurusan ganda DPK PKPI Kabupaten Manggarai. Hal itu berdasarkan pada pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban pengguna bantuan keuangan partai politik khususnya pada pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 poin d.

Berdasarkan ketentuan diatas, pengusulan dan pengajuan pencairan dana bantuan partai belum bisa dilakukan karena adanya dualisme kepengurusan DPK PKPI di Kabupaten Manggarai masa bakti 2016-2021. Yakni, kepengurusan yang diberikan mandat oleh kubu Heri F. F. Batileo, SH. MH kepada Drs. Aloysius Abar dengan Sk nomor :029/S. KEP/DPP PKPI IND/NTT/I/2017 tanggal 17 januari dan kepengurusan yang diberikan mandat oleh kubu Drs. Yan R. Mboik kepada Drs. Benediktus Rotok dengan Sk nomor :029/S. KEP/DPP PKP IND/III/2016 tanggal 01 maret 2016.

Ketua DPW PKPI NTT, Heri F. F. Batileo, SH. MH yang ditemui di kantor DPW partai tersebut, Senin (3/7/2017), membenarkan dirinya telah menerima surat tembusan yang dikirim Kepala Kesbangpol Kabupaten Manggarai tersebut.  “Saya benar sudah terima tembusan surat yang dikirim Kepala Kesbangpol Kabupaten Manggarai tersebut. Saya ingin menyampaikan provisiat kepada beliau karena telah dengan jeli meneliti surat dan mengikuti kemelut yang terjadi pada internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI),” kata Heri.

Heri menambahkan, surat yang dikirimkan Kepala Kesbangpol Kabupaten Manggarai sudah sangat jelas bahwa jika ada pengajuan pembayaran dan pencairan dana partai politik oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) maka hal itu bukan tanggung jawab dirinya, karena ia belum pernah menginstruksikan kepada pengurus DPK sesuai mandat yang diberikan.

Sesuai dengan substansinya, kata Heri, bahwa menurut runut hukum tidak ada pihak lain yang meloloskan untuk pembayaran keuangan partai politik, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia karena ada dualisme kepengurusan partai. Dimana, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, kedua kubu sebenarnya dalam keadaan tidak boleh melakukan aktivitas yang mengatasnamakan partai karena belum ada keputusan hukum yang tetap.

“Keputusan ini kembali dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro yakni Mengabulkan Gugatan Penggugat PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson. Dalam putusan tersebut, majelis membatalkan berlakunya SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017. Majelis juga membatalkan berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016. SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 tersebut, terkait SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum AM Hendropriyono,” kata Heri.

Sementara SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKP Indonesia. Dengan putusan pembatalan SK Menkumham ini, berarti partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat ini, dimenangkan oleh PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson. Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT.

“Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, dalam Pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham no. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham no No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PKP Indonesia periode 2016-2021,” kata Heri batileo kepada media ini senin (03/07/2017)

Lanjut Heri mengenai kemelut yang terjadi pada daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Heri mengatakan “terlihatnya kemelut tersebut berawal dari putusan sela yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi, yang kalau tidak salah bunyinya pada amar putusan tersebut mengatakan secara garis besar kedua kubu tidak dapat beraktivitas mengatas namakan Partai PKP Indonesia untuk sementara sebelum mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut heri, prodak hukum yang di keluarkan oleh kedua kubu antara diponegoro dan cut mutia setelah keputusan sela tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan  dalam aktivitas yang mengatas namakan partai PKP Indonesia.

Ketika disinggung mengenai dari kelompok lain sudah melakukan pengajuan dan pencarian dana partai politik dengan tegas Heri mengatakan itu perbuatan bunuh diri, karena akan berdampak hukum  kepada pada penerima maupun pemberi bayaran karena tidak mempunyai dasar kekuatan hukum tetap.

” yang di lakukan oleh kepala kesbangpol Kabupaten Manggarai ini menjadi contoh bagi Kabupaten lain yang belum menanggapi edaran yang saya berikan beberapa waktu lalu ungkap Heri. (red)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top