Daerah

Kepala BNNP NTT Gelar Coffee Morning dengan Instansi Terkait Bidang Penegakan Hukum

TEROPONGNTT, KUPANG — Kepala BNN Provinsi NTT, Teguh Iman Wahyudi, SH., MM menggelar acara Coffee Morning bersama instansi terkait bidang penegakan hukum di kantor BNN tersebut, Selasa (12/11/2019). Coffee Morning sekaligus sebagai silahturahmi dalam rangka menyamakan persepsi penanganan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba khususnya dalam penerapan pasal 127 UU No 35 tentang Narkotika.

Coffee Morning juga untuk menindaklanjuti pertemuan Kepala BNN RI, Komjend. Drs. Heru Winarko,SH dengan Kapolda NTT, Kejati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Danrem 161/WS Kupang, yang telah digelar pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Acara Coffee Morning dihadiri pejabat dari Direktorat Narkoba Polda NTT, Bidang Dokes Polda NTT, RST. Wirasakti Kupang, Kejati NTT, Kadiv. Pemasyarakatan Kemen. Hukum & HAM Provinsi NTT, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dan Kasie Narkotika & Bahan Adiktif Kejati NTT. Sedangkan dari internal BNNP NTT di hadiri oleh Kabid, Rehabilitasi BNNP NTT, Kabid, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT, Kasie. Penyidikan BNNP NTT, Kasie. Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP NTT dan Kasi Pencegahan BNNP NTT.

Dalam sambutannya, Kepala BNN Provinsi NTT, Teguh Iman Wahyudi, SH., MM mengharapkan kepedulian semua pihak dalam permasalahan Narkoba terutama implementasi Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN ( Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ) Tahun 2018 – 2019. Dimana, ada 4 (empat) Point penting yang harus dilakukan dan dilaporkan ke masing – masing kementerian / Lembaga yaitu : Melakukan Sosialisasi, Pembuatan Regulasi, Pembentukan Satgas Anti Narkoba dan Tes Urine dan disampaikan juga bahwa inpres ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 – 2024.

Selanjutnya, kata Teguh Iman Wahyudi, di sampaikan juga tentang penanganan kasus tindak pidana Narkotika dalam kaitan dengan penerapan pasal 127 (Penyalahguna Narkotika) karena penyalahguna narkotika juga adalah korban atau dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika  maka wajib menjalani rehabilitasi medis tetapi tidak menghilangkan proses hukum tindak pidananya.

“Sehingga diharapkan ada upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para penyalahguna narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi,” kata Teguh Iman Wahyudi..

Tanggapan dari semua peserta terhadap Inpres no 6 / 2018 akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti pada instansi masing masing selanjutnya mengenai penanganan Penyalahguna narkotika atau Korban Penyalahguna narkotika yang terlibat atau tertangkap menggunakan narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi akan dilihat penanganannya sesuai SOP yang berlaku di masing – masing institusi:

Pada kesempatan ini, pejabat dari Pengadilan Tinggi (PT) Kupang menyatakan, penanganan atau penerapan pasal 127 sesuai SEMA no  4 tahun 2010 dapat diputuskan jalani rehabilitasi sesuai dengan tempat yang di tetapkan atau direkomendasikan.

Sementara Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT, Budi Situngkir mengatakan, saat ini terdapat hampir 100 orang Narapidana Narkotika yang tersebar di seluruh Lapas / Rutan se-Provinsi NTT. Sehingga sangat diharapkan adanya dukungan dana dalam menjalani proses rehabilitasi medis, mengingat di Kemenhukum dan HAM juga terkendala keterbatasan anggaran, serta banyak juga yang tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan sehingga berdampak bagi pelayanan dan klaim pembiayaan.

Bila ada warga binaan yang ada di Lapas / Rutan dalam menjalani rehabilitasi apakah harus ada rekomendasi dari BNN termasuk biaya perawatan sedangkan di Lapas ada SOP dan mempunyai Kewenangan sendiri dalam penangan perawatan tersangka maka oleh Kepala BNNP disarankan untuk di konsultasi ke Kemenkes atau Dinkes.

Pejabat dari Pengadilan Negeri (PN) Kupang, A. A. G. Oka Mahardika mengatakan, dalam menentukan seseorang untuk menjalani Rehabilitasi atau tidak akan dilihat dari gelar perkara dan peranan terdakwa dan akan di sesuaikan dengan SOP yang ada di Pengadilan Negeri

(*/BNN NTT)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top