Daerah

Kadis PMD TTS Minta Kecamatan Pengelola DOK TPID Segera Masukan SPJ

TEROPONGNTT, SOE — Hingga awal Desember 2019, sebanyak 18 dari 32 kecamatan pengelola (Dana Operasional Kegiatan Tim Pelaksana Inovasi Desa ( DOK TIP) di Kabupaten  TTS, belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban (SPJ) pengelolaan dana Program Inovasi Desa (PID).  Oleh karena itu, kepada kecamatan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya karena batas waktu pengajuan SPJ berakhir pada 16 Desember 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMD) Kabupaten TTS, George Dominggus Mella, SH, M.Si mengatakan hal itu pada Rapat Evaluasi dan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Program Inovasi Desa dan Sosialisasi Rumah Layak Huni Tingkat Kabupaten TTS, di Aula Gunung Mutis Kantor Bupati TTS, Jumat (6/12/2019).

Ditegaskan George D Mella, jika sampai batas waktu 16 Desember 2019 kecamatan belum memasukan laporan, akibatnya pertanggung jawaban akan menimbulkan persoalan ketika dibawa ke tahun 2020.

Kecamatan yang belum masukan SPJ pengelolaan dana PID, lanjut George D Mella, diantaranya, Kecamatan Kota Soe, Mollo Selatan, Mollo Utara, Amanuban Selatan, Amanatun Selatan, Kie, Polen, Nunkolo, Oenino, Kolbano, Kualin, Noebana, Santian, Fautmolo, Fatukopa, Tobu dan Nunbena.

“Kepada para camat dan tim pelaksana Inovasi Desa, saya minta agar proaktif untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, sebab waktunya sudah semakin mepet,” pintah George.

Ditambahkan George D Mella, tim pengelola dan pihak kecamatan bukan hanya memaksimalkan pemanfaatan dana PID, tetapi juga harus maksimal dalam membuat laporan. Karena laporan pertanggungjawaban akan dikirim ke Dinas PMD Provinsi NTT sebagai bentuk evaluasi untuk pengelolaan dana PID tahun berikutnya.

Sementara Camat Amanatun Selatan, Ardy Benu mengatakan, pengelolaan dana PID dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Inovasi Desa (TPPID), sehingga, laporan pertanggungjawaban itu disiapkan oleh tim pelaksana.

Ardi Benu menjelaskan, dana PID tidak dikelola oleh desa, tetapi dikelola oleh pengurus di tingkat kecamatan, yang didalamnya terdiri dari badan pengurus PID yakni ketua, bendahara dan bidang-bidang. Posisi camat hanya sebatas pembina dalam struktur kepengurusan TPID, sehingga SPJ tersebut harus dilaporkan oleh TPID ke PMD sebagai pengelola.

(PR)

 

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top