Daerah

Ini Ajakan Forkomwil PUSPA NTT di Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019

TEROPONGNTT, KUPANG — Forkomwil PUSPA NTT minta seluruh komponen masyarakat termasuk kalangan media dan lembaga pemerintah, menjaga hak-hak perlindungan ramah anak. Ajakan Forkomwil PUSPA NTT disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 yang mengangkat dalam tema “Keluarga Sebagai Penopang Perlidungan Anak.”

Ketua Forkomwil NTT, Elisabeth Rengka mengatakan hal ini pada jumpa pers yang digelar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Walikota Kupang, Selasa (23/7/2019).

“Kita digugah dengan berbagai peristiwa pelqnggaran hak anak yang akhir-akhir ini cukup mencengangkan. Diantaranya, anak untuk mendapatkan akta kelahiran, anak putus sekolah, kekerasan seksual,gizi buruk yang mengakibatkan stunting, anak yang berhadapan dengan hukum, pelanggaran anak, penelantaran anak dan eksploitasi anak,” ungkapnya.

Elisabeth mengatakan, ada beberapa kasus yang telah mencuat di media massa seperti kasus kekerasan seksual di Sulamu, kekerasan pada anak 2 tahun yang menyebabkan patah tulang tangan dan juga kaki.

“Namun saat ini sudah regulasi yang memayungi persoalan akan hak-hak anak baik secara internasional, maupun ditingkat daerah anatar lain kenvensi hak anak, UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Trafficking dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak,” kata Elisabeth.

Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perda No 9 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang Bekerja.

Dikatakan Elisabeth, hal lain sesungguhnya NTT sangat kaya dengan nilai-nilai agama dan budaya, sangat mendukung dalam upaya perlindungan anak. Namun faktanya, situasi perlindungan anak di NTT sangat meperhatinkan merujuk pada kasus yang disebutkan di atas.

Sementara itu, Ketua Bidang Penggalangan Hak Perempuan Forkomwil NTT, Ana Djukana menambahkan, dalam pendangan Forkomwil PUSPA NTT, ada banyak faktor yang menjadi penyumbang dari persoalan pelanggaran hak anak, diantaranya pengabaian dalam keluarga.

Untuk kualitas pengasuhan yang rentan dengan kekerasan, kata Ana Djukana, adalah rendahnya tingkat pendapat keluarga dan minimnya lapangan kerja lokal, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya akses terhadap layanan public.

Dari hasil realitas analisa persoalan anak di NTT, Forkomwil PUSPA NTT merekomendasi 6 hal yaitu, 1. Negara harus hadir dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak seperti pengalokasian anggaran terhadap isu anak, 2. Lembaga agama perlu memberi perhatian khusus terhadap isu anak lewat, mimbar agama konseling pastoral terhadap keluarga korban dan pelaku kurikulum pendidikan infomal dan sekolah minggu pada masing-masing lembaga agama yang berperspektif ramah anak. Serta 3.. Lembaga adat harus mempromosikan nilai-nilai budaya yang memberi perlindungan terhadap anak dan menghapuskan praktik-praktik yang diskriminatif.

Selain itu, 4. Private sector tidak boleh mempekerjakan anak CSR dari pivate sector didonasikan untuk kerja perlindungan anak, 5. Media massa dalam pemberitaannya tentang anak harus berdasar pada kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan ramah anak. Dan 6. Forkomwil PUSPA NTT mengajaka public dan seluruh keluarga untuk lebih memberi perhatian dan tanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak sebagak implementasi dari komitmen perlindunga hak-hak anak dan juga kepentingan tebaik buat anak.

(DM)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top