Daerah

Gubernur dan DPRD NTT Sepakat Tolak Ormas Radikal

TEROPONGNTT, KUPANG – “Pemerintah Provinsi NTT secara tegas menolak organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Sama seperti kita melarang ideologi PKI, kita pun mesti tidak boleh membiarkan ormas-ormas radikal tumbuh dan berkembang.”

Demikian ditegaskan Gubernur NTT,  Drs. Frans Lebu Raya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD NTT Sisa Masa Bhakti 2014-2019 di gedung DPRD NTT, Senin (8/5/2017) siang.

Menurut Lebu Raya, salah satu ormas radikal yang diduga sudah ada di bumi Flobamora adalah HTI (Hizbulah Thhrir Indonesia).  Kehadiran orman radikan termasuk HTI ditolak di Negara Indonesia termasuk bumi Flobamora.

“Pemerintah provinsi sudah secara tegas menolak kehadiran organisasi seperti ini. Hari ini (Senin, 8/5/2017), saya bersama dengan Forkompinda Provinsi NTT akan mengadakan rapat di Labuan Bajo, untuk membahas hal tersebut dan mengambil sikap tegas dalam bentuk peryataan tertulis, yang menjadi pegangan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat NTT,” kata Lebu Raya.

Lebih lanjut, Lebu Raya mengungkapkan, Pancasila adalah konsesus nasional yang sudah final dan tak boleh diutak-atik lagi.

“Pancasila sudah dihayati sebagai ideologi negara selama 72 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Pancasila terbukti sangat ampuh mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam baik itu suku, ras dan agamanya,” kata Lebu Raya.

“Sebagai daerah lahirnya Pancasila, masyarakat NTT harus menjadi garda terdepan untuk terus memperjuangkan tegaknya ideologi ini. Kita akan mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” tambah Lebu Raya.

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna Istimewa PAW Anggota DPRD NTT Sisa Masa Bhakti 2014-2019, Ketua Fraksi Nasdem, Aleks Ena dan Ketua Fraksi PDIP, Gusti Beribe secara tegas meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk menyatakan sikap tegas terhadap berbagai ormas-ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

“Kita tidak boleh hanya menyatakan penolakan terhadap ormas-ormas tersebut, tapi juga mengajukan surat resmi dan tertulis kepada Pemerintah Pusat, agar mengambil tindakan tegas terhadap berbagai ormas-ormas radikal tersebut,” pinta Beribe saat melakukan interupsi di tengah berlangsungnya rapat paripurna istimewa tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SH mengatakan, pernyataan kedua fraksi tersebut merupakan representasi dari sikap DPRD NTT.  “Pemerintah daerah perlu menyatakan sikap tegas demi menjaga keutuhan NKRI,” kata Anwar Pua Geno. (*/Siaran Pers Biro Humas NTT)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top