Daerah

Erik Rede : Ada Lembaga Hukum Yang Lebih Layak dan Pantas Menjawabnya

TEROPONGNTT, ENDE – Wakil Ketua DPRD Ende, Erik Rede mengatakan, ada lembaga hukum yang lebih layak dan pantas untuk menjawab perihal dugaan gratifikasi oleh delapan oknum anggota DPRD Kabupaten Ende. Dirinya hanya berhak menjelaskan perihal mekanisme dan sisi pemanfaatan dari pembuatan peraturan daerah (perda) Kabupaten Ende tentang Penyertaan Modal di PDAM Ende.

Demikian Wakil Ketua DPRD Ende, Erik Rede ketika dihubungi pertelpon, Sabtu (20/5/2017). Erik Rede mengatakan hal tersebut ketika ditanya wartawan terkait dugaan gratifkasi oleh delapan oknum anggota DPRD Kabupaten Ende seperti disebut Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende, Jumat (12/5/2017) siang.

“Ada lembaga hukum yang lebih layak dan pantas untuk menjawabnya,” kata Erik Rede.

Meski demikian, Erik Rede mengatakan, pembuatan peraturan daerah (perda) Kabupaten Ende tentang Penyertaan Modal di PDAM Ende sudah memenuhi standar dan prosedural yang ada. Dari sisi pemanfaatannya sudah dikaji dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende.

Menurut Erik Rede, pihaknya yang memimpin langsung sidang dengan agena penetapan Perda Kabupaten Ende tentang Penyertaan Modal di PDAM Ende tahun 2016 lalu.

Terkait dugaan gratifikasi ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende mengajak seluruh masyarakt Kabupaten Ende untuk melakukan gerakan bersama membongkar dugaan gratifikasi yang dilakukan 8 oknum anggota DPRD Ende . PMKRI menilai, gratifikasi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan butuh kekuatan bersama untuk membongkarnya.

“PMKRI Ende menilai ini sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga membutuhkan kekuatan besar dan gerakan bersama agar penegak hukum bisa memproses secepatnya,” kata Presedium Gerakan Masyarakat PMKRI Cabang Ende, Angan Riwu dalam konferensi pers di marga PMKRI Cabang Ende, Jumat (19/5/2017) malam.

Kasus dugaan gratifikasi ini, kata Angan Riwu, sudah ditangani aparat Polres Ende sejak dua tahun lalu. Hanya saja belum menunjukan titik terang upaya penyelidikannya meski sudah cukup lama. “ Sebagai organisasi yang menyuarakan suara-suara yang tidak bersuara, PMKRI secara lembaga mengajak masyrakat kecil untuk bersama- sama membongkar dugaan kejahatan di Kabupaten Ende yang kita cintai bersama ini,” kata Angan Riwu. (JR)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top