Daerah

Deputi Informasi Data KPK RI, Hary Budiarta Tanggapi Dugaan Gratifikasi DPRD Ende

TEROPONGNTT, KUPANG – Deputi Informasi Data KPK RI, Hary Budiarta mengatakan, penyuapan merupakan perbuatan korupsi. Pernyuapan berbeda dengan gratifikasi tetapi jika seorang anggota dewan dibayar untuk memuluskan penetapan suatu perda maka hal itu bisa juga merupakan penyuapan.

Deputi Informasi Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Hary Budiarta mengatakan hal ini ketika dimintai tanggapannya perihal dugaan gratifikasi anggota DPRD Kabupaten Ende dalam penetapan perda penyertaan modal bagi PDAM Ende. Hary Budiarta dimintai tanggapannya usai membawakan materi pada Seminar Nasional tentang Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi” di aula lantai tiga gedung rektorat Undana, Selasa (23/5/2017) siang.

Menurut Hary Budiarta, semua kasus korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan termasuk di NTT juga diinformasikan ke KPK. Jika kasus dugaan gratifikasi di DPRD Ende juga dilaporkan ke KPK RI, pasti lembaga KPK akan memberi perhatian.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Ende, Erik Rede mengatakan, ada lembaga hukum yang lebih layak dan pantas untuk menjawab perihal dugaan gratifikasi oleh delapan oknum anggota DPRD Kabupaten Ende. Dirinya hanya berhak menjelaskan perihal mekanisme dan sisi pemanfaatan dari pembuatan peraturan daerah (perda) Kabupaten Ende tentang Penyertaan Modal di PDAM Ende.

Wakil Ketua DPRD Ende, Erik Rede mmengatakan hal itu ketika dihubungi pertelpon, Sabtu (20/5/2017). Erik Rede mengatakan hal ini menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan gratifkasi oleh delapan oknum anggota DPRD Kabupaten Ende seperti disebut Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende, Jumat (12/5/2017) siang.

“Ada lembaga hukum yang lebih layak dan pantas untuk menjawabnya,” kata Erik Rede. (nia)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top