Ekbis

Blasius Janu: DPRD Manggarai Barat Harus Menggelar RDP Bersama Kepala Pelabuhan Labuan Bajo Terkait Penetapan Tarif Bongkar Muat Barang

TEROPONGNTT, KUPANG — Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Manggarai Barat bersama Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun, belum digelar. Kemungkinan, Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun, baru menggelar pertemuan dengan pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu ketika ditemui di Hotel Ima Kupang, Minggu (2/8/2020). Menurut Blasius Janu, DPRD Manggarai Barat harus menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun, guna membahas kisruh penetapan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo yang dirasa memberatkan bagi pengusaha.

“Saya dengar ada diskusi kecil di lingkup Pelabuhan Labuan Bajo. Kok dia (Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun, red) bilang, kamu naikkan saja harga barang. Wah.. itu tidak boleh. Makanya saya desak Bupati Manggarai Barat supaya panggil kepala pelabuhan. Kita harus segera gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah dan syahbandar Pelabuhan Labuan Bajo,” kata Blasius Janu.

Blasius Janu adalah Anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) yang paham betul aturan terkait perusahaan bongkar muat, tentang pelayaran dan juga kaitannya dengan koperasi TKBM. Pasalnya, anggota dewan dari Fraksi Partai hanura ini merupakan tamatan Akademi Pelayaran Jurusan Manajemen Perkapalan Bidang Pelabuhan di Makasar. Sebelum pulang ke manggarai Barat dan menjadi anggota dewan, Ia juga pernah bekerja di perusahaan bongkar muat dan pelayaran selama tahun 1984 sampai tahun 2000.

“Saya melihat, pemerintah juga minim pengetahuan tentang kepelabuhan. Jujur, saya ini tamatan akademi pelayaran jurusan manajemen perkapalan bidang pelabuhan. Saya kerja di perusahaan bongkar muat dan pelayaran di Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai tahun 1984 sampai tahun 2000. Jadi, saya paham kalau bicara mengenai penetapan tarif bongkar muat barang di pelabuhan,” kata Blasius Janu.

Dikatakan Blasius Janu, dirinya akan terus ngotot terkait masalah penetapan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo. Karena, hal tersebut akan berpengaruh pada harga jual barang di pasar, dan bila harga jual barang menjadi ikut meningkat sebagai dampak kenaikan tarif bongkar muat barang, maka hal itu akan memberatkan masyarakat Manggarai Barat.

“Karena itulah rapat dengar pendapat dengan Kepala Pelabuhan Labuan Bajo harus digelar DPRD Manggarai Barat,” kata Blasius Janu.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan (KUPP) Labuan Bajo, Simon Baun, terkait kisruh penetapat tarif bongkar muat barang di pelabuhan tersebut. Rapat dengar pendapat ini akan berlangsung, Rabu (29/7/2020) sekitar pukul 14.00 wita.

Sementara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Labuan Bajo, Simon Baun mengakui pihaknya akan mengggelar rapat bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat terkait penetapat tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo. Rapat akan digelar, Rabu (29/7/2020) sekitar pukul 12.00 wita.

Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun mengatakan hal itu saat dihubungi wartawan Teropongntt.com melalui telepon, Rabu (29/7/2020) sekitar pukul 11.11 wita. Menurut Simon Baun, dirinya akan memberi penjelasan di hadapan Bupati dan DPRD Manggarai Barat tentang penetapan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Labuan Bajo sehingga dapat dipahami dengan baik duduk persoalanya.

“Saya akan menjelaskan di hadapan Bupati dan DPRD Manggarai Barat,” kata Simon Baun.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top