Ekbis

Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu Temukan Bukti Berbeda Soal Koperasi TKBM

TEROPONGNTT, KUPANG – Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu menemukan bukti berbeda terkait Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo. Menurut Blasius Janu, Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo adalah koperasi baru dan bukan Koperasi TKBM lama yang sudah ada sejak tahun 2011 dan disebut mati suri  oleh Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu melalui sambungan telepon pada ponselnya,  Rabu (6/8/2020).  Pernyataan Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu ini menanggapi pernyataan Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun yang dilansir media Teropongntt.com sebelumnya, bahwa Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo sudah ada sejak tahun 2011 namun koperasi tersebut mati suri karena sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya yang rendah pengetahuan.

Dikatakan Blasius Janu, dirinya menemukan ada dua nama Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo, yakni Koperasi TKBM Tacik Mori Ata Ngaran Pelabuhan Labuan Bajo, ada ada juga Koperasi TKBM Tacik Ngara Mori Pelabuhan Labuan Bajo dengan stempel yang berbeda. Stempel pertama untuk Koperasi TKBM Tacik Ngara Mori Pelabuhan Labuan Bajo tidak ada lambing koperasinya, sementara stempel kedua berwarna merah untuk Koperasi TKBM Tacik Mori Ata Ngaran Pelabuhan Labuan Bajo dengan lambing rantai jangkar.

“Saya juga sudah konfirmasi ke Dinas Koperasi Manggarai Barat, ternyata koperasi TKBM yang ada saat ini adalah koperasi TKBM baru, bukan Koperasi TKBM yang sudah ada sejak 2011 dan disebut selama ini mati suri oleh Kepala UPP Labuan Bajo. Ini menjadi pertanyaan karena ada pungutan-pungutan juga yang dilakukan Koperasi TKBM. Ini tentu menyalahi aturan,” kata Blasius Janu.

Blasius Janu mengatakan, dirinya juga pernah mengangkat masalah ini dalam sidang DPRD Manggarai Barat yang juga dihadiri Kapolres Manggarai Barat.  Pada sidang dewan tersebut, ia mendesak Kapolres Manggarai Barat untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo.

Pernah diberitakan, Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun yang dikonfirmasi pertelepon, Senin (3/8/2020), mengatakan bahwa tugas dan fungsi syahbandar berbeda dengan tugas dan fungsi KUPP sebagai otoritas pelabuhan. Kalau syahbandar memang memiliki tupoksi menyangkut keselamatan pelayaran, tetapi sebagai otoritas kepelabuhan memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas.

Sebagai otoritas pelabuhan, kata Simon Baun, KUPP Labuan Bajo bekerja berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; Ppermenhub no. KM. 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, dan aturan terkait lainnya. Tidak hanya berfungsi sebagai syahbandar yang mengurus tentang keselamatan pelayaran.

Tentang keterlibatan ASN dalam koperasi TKBM, kata Simon Baun, Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo sudah ada sejak tahun 2011 namun koperasi tersebut mati suri karena sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya yang rendah pengetahuan. Karena itu, dalam fungsinya sebagai pemerintah, KUPP Labuan Bajo membantu mengaktifkan kembali kehidupan koperasi tersebut sehingga kehidupan TKBM pelabuhan bisa diperhatikan hak-haknya.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top