Ekbis

Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu : ASN Pimpin Koperasi TKBM Adalah Pelanggaran Berat

TEROPONGNTT, KUPANG — Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu mengatakan, di Republik Indonesia ini tidak ada aparatur sipil Negara (ASN) yang memimpin Koperasi TKBM (tenaga kerja bongkar muat). Karena itu, apa yang terjadi di TKBM Pelabuhan Labuan Bajo merupakan pelanggaran berat.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Manggarai Barat, Blasius Janu ketika ditemui di Hotel Ima Kupang, Minggu (2/8/2020). Menurut Blasius Janu, pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara adalah berstatus aparatur sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Labuan Bajo.

Selain itu, kata Blasius Janu, Koperasi TKBM Pelabuhan Bajo disinyakir belum memiliki akta pendirian sebagai badan hukum. Dan, sesuai data-data dan informasi yang diterimanya, ada pungutan yang dilakukan Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo terhadap pihak pengusaha sehingga patut dipertanyakan.

“Dari nama koperasinya saja bisa diketahui kalau semua yang terlibat sebagai pengurus koperasi TKBM adalah para buru pelabuhan dan orang-orang yang menjadi pemerhati buruh. Syahbandar atau administrator pelabuhan hanya sebagai Pembina koperasi TKBM,” kata Blasius Janu.

Apa yang terjadi di Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo, kata Blasius Janu, adalah pelanggaran hukum dan bisa dipidana. Pihak syahbandar pelabuhan Labuan Bajo seharusnya tidak boleh menjadi pengurus koperasi karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan keputusan menteri perhubungan.

“Kami akan telusuri kebenaran informasi tentang akta pendirian Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo. Dimana akta dibuat dan siapa notaris yang menerbitkan akta penddrian Koperasi TKBM tersebut,” kata Blasius Janu.

Sementara Kepala KUPP Labuan Bajo, Simon Baun yang dikonfirmasi pertelepon, Senin (3/8/2020), mengatakan bahwa tugas dan fungsi syahbandar berbeda dengan tugas dan fungsi KUPP sebagai otoritas pelabuhan. Kalau syahbandar memang memiliki tupoksi menyangkut keselamatan pelayaran, tetapi sebagai otoritas kepelabuhan memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas.

Sebagai otoritas pelabuhan, kata Simon Baun, KUPP Labuan Bajo bekerja berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; Permenhub no. KM. 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, dan aturan terkait lainnya. Tidak hanya berfungsi sebagai syahbandar yang mengurus tentang keselamatan pelayaran.

Tentang keterlibatan ASN dalam koperasi TKBM, kata Simon Baun, Koperasi TKBM Pelabuhan Labuan Bajo sudah ada sejak tahun 2011 namun koperasi tersebut mati suri karena sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya yang rendah pengetahuan. Karena itu, dalam fungsinya sebagai pemerintah, KUPP Labuan Bajo membantu mengaktifkan kembali kehidupan koperasi tersebut sehingga kehidupan TKBM pelabuhan bisa diperhatikan hak-haknya.

Jadi, kata Simon Baun, semua dilakukan sesuai aturan dan tupoksi sebagai otoritas kepelabuhan. Karena pelabuhan Labuan Bajo belum berstatus sebagai pelabuhan komersial.

(max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top