Daerah

Ada Pernyataan Mengejutkan dari Camat dan Sekcam Amanatun Utara Soal Verifikasi SJP Desa Sono

TEROPONGNTT, SOE — Pernyataan mengejukan datang dari Camat Amanatun Utara, Meki Neno dan Sekcam Amanarun Utara, Isasker Boineno mengenai SPJ Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Menurut Meki Neno dan Isasker Boineno, SPJ Desa Sono sama sekali tidak dilakukan verifikasi di tingkat kecamatan sebelum SPJ penggunaan Dana Desa Sono tahun 2018 dibawa ke Dinas PMD.

“Kita di kecamatan tidak pernah lakukan verifikasi SPJ desa Sono. Setiap SPJ yang kami verifikasi selalu ada berita acara verifikasi. Dan, sampai dengan saat ini, berita acara verifikasi SPJ Desa Sono tidak pernah ada,” jelas Camat Amanatun Utara, Meki Neno saat dihubungi media ini via telepon selularnya, Rabu (27/11/2019).

Alasan tidak dilakukan verifikasi, kata Neno, karena Kepala Desa Sono, Sekretaris Desa Sono dan dua orang bendahara sudah langsung memberikan klarifikasi kepada Dinas PMD dan salah seorang Jaksa Kejari TTS, sebelum SJP dimasukan ke pihak Dinas PMD.

“Yang saya tahu, waktu itu kepala desa, sekretaris desa dan dua orang bendahara sudah dipanggil oleh Kepala Dinas PMD dan jaksa, untuk klarifikasi. Yang jelas, kami di tingkat kecamatan tidak pernah lakukan verifikasi SPJ Desa Sono,” tegas Neno.

Pengakuan yang sama juga disampaikan Sekretaris Camat Amanatun Utara, Isasker Boineno. Melalui telepon selularnya, Rabu (27/11/2019), Isasker Boineno mengaku, tim verifikasi tingkat Kecamatan Amanatun Utara tidak pernah melakukan verifikasi SPJ penggunaan dana Desa Sono tahun 2018.

“Kami tidak pernah lakukan verifikasi SPJ dana desa Sono. Kalau kami verifikasi tentunya ada berita acara verifikasinya. Jadi untuk SPJ dana desa Sono, kami tidak pernah verifikasi,” tegas Boimau.

Kepala Seksi Pembangunan Desa Sono, Becael A. S. Pobas melalui telepon kepada wartawan media ini, Rabu (27/11/2019), menjelaskan bahwa ada beberapa item pertanggungjawaban dalam SPJ dana Desa Sono yang tidak dia tandatangani karena dia mengaku tidak pernah menerima atau mengelola dana desa yang menjadi kewenangannya sebagai kepala seksi pembangunan.

“Ada beberapa item pembelanjaan yang tidak kami kelola sehingga dalam SPJ kami tidak tanda tangan,” ucap Becael Pobas.

Menurut Becael Pobas, bukan hanya dirinya yang tidak membubuhkan tanda tangan dalam SPJ dana Desa Sono tersebut. Tetapi ada perangkat Desa Sono lainnya seperti Arnoldus Boineno selaku Kepala Seksi Kesra, Otniel Tampani selaku bendahara lama dan Benyamin Nitano sebagai Ketua TPK juga tidak menandatangani beberapa intem pembelanjaan yang termuat dalam SPJ dana Desa Sono 2018.

Sebelumnya, Kadis PMD Kabupaten TTS, George D Mella kepada media ini mengatakan, SPJ Desa Sono sudah melalui tahapan verifikasi oleh tim di tingkat kecamatan sehingga Dinas PMD menerima SPJ dana Desa Sono.

(PR)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top