Daerah

Ada Klasifikasi Dalam Penerpan UMP di NTT

TEROPONGNTT, KUPANG — Kebijakan manajemen perusahan-perusahan di NTT terkait pembayaran upah minimun provinsi (UMP) terhadap para pekerja atau buruh dinilai ada pengklasifikasian. Hal ini terungkap saat sidak dilakukan anggota Komisi V DPRD NTT di beberapa perusahan yang ada di Kota Kupang, Kamis (3/8/2017).

“Terjadi klasifikasi terhadap tenaga kerja dalam pemberian UMP. Seharusnya tenaga kerja diberikan upah/gaji minimal standar UMP, ” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, Jumat (4/8/2018).

Klasifikasi penerapan UMP, menurut Yunus, adalah terkait adanya pemberian upah berdasarkan lama waktu bekerja. Hal ini menurut  Yunus, adalah kesalahan.

“Ini adalah kesalahan. Seharusnya penerapan UMP diberlakukan saat pertaman kali masuk bekerja bukan dihitung dari lama waktunya pekerja bekerja di perusahan,” ungkap anggota Fraksi PDIP tersebut.(pat)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top