Daerah

25 Wartawan Ikut Pelatihan Panduan Pemberitaan Akses PemiluTerhadap Penyandang Disabilitas

TEROPONGNTT, KUPANG – Sebanyak 25 media cetak, media elektronik dan media online mengikuti pelatihan bertema, “Panduan Pemberitaan Akses Pemilu Terhadap Penyandang Disabilitas,” di Hotel T-More Kupang, Sabtu (6/05/2017) siang.  Pelatihan ini digelar General Election Network for Disability (Agenda) bekerja sama dengan KPU Provinsi NTT.

Yang menarik dari pelatihan ini, narasumbernya adalah penyandang disabilitas yakni Tolhas Damanik dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Jonna A. Damaik selaku fasillitator. Kedua narasumber adalah penyandang tuna netra.

Kegiatan pelatihan juga diwarnai games atau permainan, tentang bagaimana wartawan membantu penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan akses pemilu serta memerankan diri sebagai seorang penyandang tuna netra (orang yang tak bisa melihat) sehingga bisa merasakan kesulitan  apa yang dialami seorang penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya dalam pelaksanaan pemilu.

Diakhir acara pelatihan, Ketua KPU Provinsi NTT, Mariyanti H. Luturmas Adoe mengatakan, kegiatan pelatihan cukup menarik dan memberi pengetahuan khususnya bagi KPU. Sehingga nantinya, KPU  dapat mengimplementasikan regulasi tanpa mendiskriminasi hak-hak dari penyandang disabilitas.

Dalam situs pemilu, kata Luturmas, peran media semakin penting sebagai salah satu aspek mengadvokasi hak-hak politik penyandang disabilitas. Media diharapkan memberi informasi yang tepat kepada masyarakat terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Hak penyandang disabilitas dalam pemilu, kata Luturmas,  sering diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Tidak banyak masyarakat yang menyepelekan hak-hak penyandang disibilitas, baik penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual maupun penyandang disabilitas sensorik.

“Keterbatasan akses dalam pemilu juga menjadi satu masalah yang tanpa disadari menjadi suatu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kedepan diharapkan, penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang baik dan mendapatkan akses yang cukup sehingga bisa menggunakan hak dengan baik dalam pemilu,” kata Hermawan Pongka Padar, salah satu penyandang disabilitas.

Pongka Padar yang juga Direktur Yayasan Pelita Harapan Disabilitas Flobamora NTT ini menyebut, ada tiga  diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas di NTT pada proses pemilu , yakni diskriminasi yang datang dari keluarga sendiri, dari aparat pemerintahan dan dari KPU sendiri. (nia)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top