Daerah

Tim Kuasa Hukum PT PKGD Kritisi Pernyatan Kuasa Hukum PT GIN Terkait Putusan PTUN Kupang

TEROPONGNTT, KUPANG –Tim Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PT PKGD), Henry Indraguna & Partners, mengkritisi pernyataan Kuasa Hukum PT Garam Indo Nasional (PT GIN), Mulyadi, SH terkait putusan perkara gugatan yang didaftarkan PT PKGD di PTUN Kupang.

Hal ini dikatakan Pengacara Adi S. Simanjuntak, SH, MH selaku Tim Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PT PKGD), saat menggelar jumpa pers di TransMart Kupang, Selasa (27/11/2018). Saat mengatakan hal ini, Adi S. Simanjuntak didampingi rekan tim kuasa hukum PT PKGD.

Menurut Adi S. Simanjuntak, dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang pada intinya menyatakan, bahwa obyek sengketa gugatan tata usaha negara (TUN) yang didaftarkan PT PKGD masih  bersifat sementara atau belum bersifat final. Karena itu, majelis hakim PTUN Kupang memutuskan gugatan yang didaftarkan PT PKGD tidak dapat diterima.

Putusan majelis hakim PTUN Kupang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, menurut Adi S. Simanjuntak, berbeda dengan putusan gugatan ditolak. Kalau putusan tidak dapat diterima alasannya karena gugatan prematur atau belum saatnya untuk digugat karena sengketa dalam gugatan yang didaftarkan penggugat masih bersifat sementara atau belum bersifat final.

Tetapi kalau putusan menyatakan gugatan ditolak, kata Adi S. Simanjuntak, itu artinya pihak penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan yang disengketakan. Begitu pula kalau putusan majelis hakim menyatakan gugatan diterima, maka itu berarti pihak penggugat mampu membuktikan dalil-dalil dari perkara gugatan yang disengketakan.

“Jadi antara putusan tidak dapat diterima dan putusan  gugatan ditolak, itu berbeda artinya atau maknanya. Sehingga apa yang diklaim kuasa hukum PT GIN terkait putusan PTUN Kupang adalah tidak benar. Karena itu kami mempertanyakan pemahaman hukum dari kuasa hukum PT GIN tersebut,” kata Adi S. Simanjuntak.

Dalam gugatan yang didaftarkan PT PKGD tersebut, tegas Adi S. Simanjuntak, Majelis Hakim PTUN Kupang tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hal ini perlu diluruskan supaya memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat luas terutama masyarakat di Kabupaten Kupang.

Dikatakan Adi S. Simanjuntak, dalam pekan-pekan terakhir ini suasana sudah mulai tenang dan kondusif untuk memulai kegiatan usaha industri garam. Tetapi dengan pernyataan Kuasa Hukum PT GIN yang diberitakan berbagai media, membuat pemahaman masyarakat luas menjadi salah, sehingga harus diluruskan.

Karena, PT PKGD sebagai penggugat juga masih bisa menempuh upaya hukum yang lebih tinggi yaitu penyatakan banding ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara (PT TUN). Itu artinya putusan hukum dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Jumpa pers ini, kata Adi S. Simanjuntak, digelar untuk menanggapi keterangan kuasa hukum PT GIN di media online, yang mengklaim pihaknya menang dalam perkara gugatan yang didaftarkan PT PKGD di PTUN Kupang.  (max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top