Daerah

Terungkap di PTUN Kupang, Ijin Usaha Industri PT GIN Baru Dikantoni Tanggal 2 Juli 2018

TEROPONGNTT, KUPANG – Sidang lanjutan perkara gugatan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) terhadap pihak tergugat Pemkab Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN), yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, Selasa (23/10/2018), beragendakan penyerahan bukti-bukti dari tergugat dan tergugat intervensi.

Pada persidangan ini, pihak tergugat Pemkab Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN) menyerahkan bukti-bukti kepada majelis hakim dan disaksikan kuasa hukum PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) sebagai pihak penggugat.

Walau demikian, belum semua bukti diserahkan pihak tergugat dan tergugat intervensi, dan majelis hakim masih memberi kesempatan kepada tergugat, tergugat intervensi maupun penggugat, untuk melengkapi bukti pada perisdangan selanjutnya yang akan digelar pekan depan.

Sidang lanjutan perkara gugatan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) terhadap pihak tergugat Pemkab Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN) ini dipimpin R Basuki Santoso,S.H,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi dua hakim anggota yakni, Rinova Happyani Simanjuntak,S.H, MH dan Prasetyo Wibowo, S.H, MH. Sementara Marthen A Yakob, S.H,MH bertindak sebagai panitera pengganti.

Dalam persidangan ini, pihak penggugat PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) diwakili kuasa hukum, K.P. Henry Indraguna, C.L.A., C.L.L dan rekan, sementara pihak tergugat Pemkab Kupang diwakili kuasa hukumnya, Filmon Awang dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN) diwakili kuasa hukumnya, Mulyadi, SH.

Kuasa hukum tergugat tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN), Mulyadi, SH yang hendak dikonfirmasi wartawan usai sidang di PTUN Kupang, menolak memberi komentar. Saat itu wartawan berniat menanyakan perihal bukti-bukti apa saja yang diserahkan pihak PT GIN kepada majelis hakim PTUN Kupang dalam persidangan tersebut.

“Mau beri keterangan apa lagi..?,” kata Mulyadi sambil terus berjalan meninggalkan gedung PTUN Kupang.

Kuasa hukum tergugat Pemkab Kupang, Filmon Awang juga langsung meninggalkan gedung PTUN Kupang setelah sidang selesai.

Sementara kuasa hukum gugatan PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS), K.P. Henry Indraguna, C.L.A., C.L.L dan rekan dalam jumpa pers usai sidang PTUN yang digelar di TransMart Kupang, menjelaskan, dalam sidang lanjutan yang digelar di PTUN Kupang, Selasa (23/10/2018), pihak tergugat Pemkab Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (GIN) telah menyerahkan sejumlah bukti. Sementara pihaknya sebagai penggugat yakni PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS), sudah menyerahkan bukti-bukti pada persidangan pekan sebelumnya.

Dari bukti-bukti yang diserahkan, kata Henry Indraguna, ternyata PT Garam Indo Nasional (GIN) baru mengantongi Ijin Usaha Industri (IUI) tanggal 2 Juli 2018. Ijin Usaha Industri dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang melalui instansi terkaitnya.

“Yang jadi pertanyaan, ijin usaha industrinya tanggal 2 juli 2018, tapi panen perdananya tanggal 10 Juli 2018. Bagaimana tambak garam diproduksi dalam kurun waktu cuma 8 hari..?,” kata Henry Indraguna.

Hal itu berarti, kata Henry Indraguna, kegiatan produksi tambak garam PT GIN diduga sudah dilakukan sejak sebelum tanggal 2 Juli 2018. Sehingga diduga pula ada perbuatan melanggar hukum dalam kegiatan produksi tambak garam PT GIN tersebut. (max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top