Daerah

Penegak Hukum Didesak Awasi Dana Pilkada Kabupaten Ende

TEROPONGNTT, ENDE — Aparat penegak hukum didesak untuk mengawasi anggaran pilkada Kabupaten Ende. Pasalnya, anggaran tersebut mencapai Rp 28 miliar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Peduli Masyrakat Kecil (FPMK) Kabupaten Ende, Adrianus So, SP kepada media ini di kediamannya, Rabu (13/6/2018) pagi.

Adrianus So mengatakan, semua komponen masyarakat, jangan hanya konsentrasi di pemilihan saja, tetapi penggunaan anggaran juga harus menjadi perhatian bersama.

“Aparat penegak hukum didesak untuk mengawasi setiap tahapan pilkada termasuk penggunaan anggaran,” tutur Adrianus So.

Secara terpisah, Aktivis PMKRI Ende, Firmus Rigo mengatkan hal yang sama terkait pengawasan penggunaan dana pilkada Kabupaten Ende.

Menurut Firmus Rigo, soal anggaran memang sangat rawan dalam penggunaan, sehingga butuh pengawasan semua pihak, baik itu penegak hukum maupun masyarakat umum.

“PMKRI juga akan mendesak penegak hukum untuk mengawasi secara ketat penggunaan dana pilkada. Jika ada dugaan indikasi korupsi segera proses hukum,” kata Firmus Rigo.

Sebagai organisasi mahasiswa, PMKRI terus mengharapkan agar pilkada Kabupaten Ende bisa berjalan dengan baik sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. (Djolan)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top