Daerah

Keluarga Tomboy dan Pembeli Tanah Keluhkan Pelayanan Pemerintah Kota Kupang

TEROPONGNTT, KUPANG – Para pembeli tanah bersama Sofia Tomboy sebagai ahli waris atas tanah berdasarkan putusan MA Nomor: 2025K/PDT/2014, mengeluhkan pelayanan pemerintah Kota Kupang, khususya Kelurahan Kelapa Lima, terkait pengurusan surat-surat untuk proses balik nama kepemilikan tanah yang telah dibeli.

Hal itu disampaikan para pembeli tanah bersama Sofia Tomboy, saat menggelar jumpa pers di lokasi tanah (lahan) di sebelah selatan Hotel Sasando Kupang, Sabtu (16/2/2019). Para pembeli tanah merasa kecewa karena terkesan pihak pemerintah sengaja mempersulit proses pengurusan surat untuk balik nama kepemilikan tanah yang mereka beli.

Hironimus Soriwutun sebagai salah satu pembeli tanah, mengatakan, semua kewajiban terhadap pemilik tanah (Keluarga Tomboy) sudah terselesaikan namun ketika hendak memproses pelepasan hak kepemilikan tanah, pihak kelurahan menyatakan tidak bisa.

Yang mengecewakan, kata Hironimus Soriwutun, pihak kelurahan tidak menjelaskan alasan mengapa tidak bisa diproses untuk balik nama kepemilikan tanah. Hingga saat ini tidak ada solusi bersama dan mengalami jalan buntu.

“Sebagai rakyat Kota Kupang saya butuh kepastian tentang pelepasan hak. Jika memang tanah ini milik pemerintah Kota Kupang maka buktikan itu, perlihatkan bukti itu kepada kami”, kata Hironimus Soriwutun.

Sementara itu, Hasmin Arkiang mengatakan, keluarga Tomboy memberi kuasa kepadanya untuk mengurus tanah seluas 283 hektar yang ada di wilayah Kota Kupang.  Namun, ia juga merasa kecewa dengan pelayanan pemerintah Kota Kupang.

“Selama ini saya yang mengurus tanah tersebut, termasuk di sekitar Kirab. Di situ pernah saya mau membangun tapi Satpol PP turun, mereka cegat dan saya dipanggil menghadap lalu disuruh jangan bangun. Loh.. inikan tanah saya. Saya harus membangun karena saya makin hari makin tua. Daripada ditinggal kosong begitu,” kata Hasmin Arkiang dalam jumpa pers tersebut.

Sofia Tomboy sebagai pemilik tanah juga mengeluhkan tindakkan pemerintah Kota Kupang yang terkesan menghalang-halangi proses pengurusan surat-surat tanah miliknya tersebut.

Kepada awak media, Sofia Tomboy mengatakan, tanah miliknya seluas 283 hektar adalah Landerform keputusan MA. Pernah ia masukkan permohonan untuk membuat sertifikat tetapi mereka tidak dilayani.

“Maka sebagai pemilik tanah saya suruh bangun dan dikontrak untuk bangun kios, warung atau mau jual apa saja yang penting jaga itu lokasi tanah agar jangan ada orang yang serobot. Sejauh ini memang sudah ada yang saya tanda-tangani sebagai pelepasan hak dan mendapat setifikat yaitu ada dijalan Bajawa Fatululi karena itu sudah lama,” kata Sofia Tomboy.

Sofia Tomboy dan para pembeli tanah berharap, kedepannya pemerintah mau melayani masyarakat dengan baik, jangan disuruh menunggu terus. Lebih baik membangun untuk membuat usaha dan juga sebagian tanah yang pajaknya sudah dibayar termasuk dari Ina Boi ke atas.

Ibu Fatima sebagai kuasa pengurusan yang mendampingi ahli waris, menjelaskan tentang keputusan MA yang terbit tahun 2013. Menurut Ibu Fatima piihaknya sudah menghadap direktorat bidang sengketa namanya Agung Suyadi di Jakarta BPN Pusat.

Menurut ibu Fatima, di tingkat BPN Pusat tidak ada masalah, bahkan memberikan dukungan, namun justru perangkat yang dibawa ini yang mempersulit. “Beberapa kali kami memasukan permohonan untuk proses pelepasan hak mulai dari tingkat kelurahan saja itu sudah ditolak,” kata ibu Fatima.

Sementara Lurah Kelapa Lima, Yustinus Kahan,S.IP, M.Si, kepada media Warta Perempuan NTT yang meminta klarifikasi di kantornya, Senin (18/02/2019), membantah perihal buruknya pelayanan di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang terutama dalam pengurusan pelepasan hak kepemilikan tanah Keluarga Tomboy.

“Saya sudah melakukan tugas saya sebagai Lurah dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke kantor ini, dengan sebaik-baiknya. Tentu semua bentuk pelayanan yang diberikan harus sesuai standar aturan yang berlaku. Jadi saya sudah berusaha memberikan pelayanan dengan baik,” kata Lurah Kelapa Lima, Yustinus Kahan,S.IP, M.Si seperti diberitakan, wartaperempuan.net.

Sebagai lurah, kata Yustinus Kahan, dirinya harus melayani masyarakat,  karena Lurah adalah perpanjangan tangan pemerintah yang lebih tinggi dan dekat dengan rakyat.

Yustinus Kahan mengakui, memang benar ada pembeli tanah yang datang mengurus proses pelepasan hak atas tanah yang dibeli dari keluarga Tomboy beberapa waktu lalu. Sesuai prosedur ia harus berkoordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan institusi teknis pemerintah dalam hal ini Tatapem Setda Kota Kupang, dan juga pihak Kecamatan.

“Saya hanya menjalakan fungsi administrasi sedangkan dokumen aset pemerintah tidak disimpan di kantor Kelurahan. Saya harus pelajari dulu. Jika semua syarat terpenuhi maka saya baru bisa tanda tangan, dan ternyata di lokasi yang mereka ajukan itu adalah lahan pemerintah kota Kupang. Sebagai Lurah, saya sarankan dan arahkan mereka ke bagian Tatapem Setda Kota Kupang, dan saya sendiri juga sudah melakukan koordinasi,” jelas Yustinus Kahan.

Sebagai Lurah, kata Yustinus Kahan, ia tetap menerima siapa saja yang datang ke kantor kelurahan. Jika ada masalah, tentu dicari solusi dan jika masyarakat merasa dirugikan oleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, silahkan disampaikan. Itu juga sebagai bentuk kontrol, baik langsung ataupun melalui media. Pemerintah pasti berusaha memberi pelayanan terbaik.

(mer/wartaperempuan.net)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top