Daerah

Henry Indraguna : PT GIN Belum Menang

TEROPONGNTT, KUPANG – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, dalam amar putusannya tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perkara gugatan PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PT PKGD) terhadap tergugat Pemerintah Kabupaten Kupang dan tergugat intervensi PT Garam Indo Nasional (PT GIN). Itu berarti PT GIN belum menang dalam perkara PTUN ini.

Hal ini dijelaskan Tim Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PT PKGD), Henry Indraguna & Partners melalui press release-nya yang diterima redaksi Teropongntt.com, Senin (26/11/2018). PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) adalah perusahaan yang dalam hal ini telah mengambilalih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) no.6/1992 di wilayah Kabupaten Kupang.

Menurut Henry Indraguna & Partners, Putusan PTUN Kupang pada intinya hanya menyatakan bahwa obyek sengketa gugatan tata usaha negara (TUN) yang didaftarkan masih  bersifat sementara atau belum bersifat final. Sehingga, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang berpendapat, oleh karena obyek sengketa masih bersifat sementara dan belum bersifat final, maka pokok perkara gugatan tidak perlu diperiksa lagi.

Penjelasan Tim Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PT PKGD), Henry Indraguna & Partners ini juga merupakan tanggapan resmi terkait pemberitaan yang dimuat di dalam media elektronik berupa berita online mengenai putusan PTUN Kupang terkait gugatan TUN  atas izin prinsip PT GIN yang didaftarkan PT PKGD. Dimana dalam media online diberitakan bahwa tergugat Pemkab Kupang dan tergugat intervensi PT.GIN menyatakan dan/atau mengklaim kemenangan atas gugatan yang yang daftarkan PT PKGD di PTUN Kupang.

“Sesungguhnya klaim-klaim yang dilakukan oleh tergugat dan tergugat intervensi (PT.GIN) dimaksud dapat dikatakan sebagai  klaim-klaim yang keliru dan tidak tepat, sebab klaim-klaim dimaksud dilakukan dengan cara menafsir-nafsirkan sendiri secara serampangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dimaksud, tanpa memahami secara mendalam mengenai keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum, serta isi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dimaksud,” kata Henry Indraguna

Menurut Henry Indraguna & Partners, pemberitaan media tersebut merupakan pemberitaan-pemberitaan yang sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas, sebab faktanya Putusan PTUN Kupang tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (Incrach). Hal ini berarti menegaskan bahwa para pihak masih dapat melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dimaksud.

Dengan kata lain, kata Henry Indraguna, apabila para pihak yang tidak menerima atau merasa keberatan dengan putusan tersebut maka Para Pihak masih dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya hukum BANDING. Hal tersebut juga telah sangat tegas dan jelas diatur di dalam ketentuan  Pasal 122 Undang – undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Untuk lebih jelasnya kami kutip kembali isi ketentuan  Pasal 122 Undang – undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud sebagai berikut: Pasal 122 Undang – undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan, Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara’,” ungkap Henry Indraguna & Partners.

Atas dasar peraturan sebagaiman diuraikan diatas, kata Henry Indraguna, sebagai penggugat dalam perkara ini, pihaknya masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN. Oleh karena itu, sangat tidak tepat dan tidak cermat apabila pihak tergugat dan tergugat intervensi mengklaim kemenangan secara sepihak.

“Perlu diketahui bahwasanya di dalam Putusan pengadilan yang dimaksud tidak ada satu amar pun yang menyatakan dengan tegas dan jelas mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan tetapi putusan tersebut hanya menyatakan yang pada intinya bahwa OBYEK SENGKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA YANG DIDAFTARKAN MASIH  BERSIFAT SEMENTARA ATAU BELUM BERSIFAT FINAL. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim pada pengadilan tata usaha Negara kupang berpendapat oleh karena OBYEK SENGKETA MASIH BERSIFAT SEMENTARA DAN BELUM BERSIFAT FINAL MAKA POKOK PERKARA GUGATAN TIDAK PERLU DIPERIKSA LAGI,” kata Henry Indraguna & Partners.

Henry Indraguna & Partners juga menyatakan bahwa sesungguhnya yang dinamakan gugatan a quo bukanlah dinyatakan ditolak, akan tetapi gugatan a quo hanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Seperti diberitakan media online di Kupang, PT. Garam Indo Nasional (PT. GIN) mengklaim menang atas gugatan PT. Panggung Guna Gandasemesta (PT. PGGS) setelah mendengar putusan Majelis Hakim PTUN Kupang pada Kamis, 22 November 2018.

“Intinya bahwa, dalam proses sidang PTUN kemarin, yakni pada Kamis, 22 November 2018 di PTUN Kupang, sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Dalam putusannya, Majelis Hakim memenangkan PT. GIN dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang,” kata  Kuasa Hukum PT. GIN, Mulyadi seperti diberitakan sebuah media online di Kupang. (*/ max)

(*/max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top