Daerah

DPRD Ende Menilai Pemerintah Terkesan Buru-Buru Soal Perpanjang Bandara Haji Hasan Aroeboesman

TEROPONGNTT, ENDE — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI  telah mengalokasikan anggaran untuk perpanjangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende. Namun, sebagian warga masih menolak.

Untuk menyampaikan penolakan mereka, puluhan warga Dolog, Kelurahan Tetandara,  Kecamatan Ende Selatan, mendatangi Kantor DPRD Ende, Kamis ( 29/11/2018). Para warga ini menyampaikan keberatan mereka, karena  berbagai persoalan belum selesai disepakati antara pemerintah dan warga.

Puluhan warga  tersebut diterima oleh beberapa Anggota DPRD Ende dan dihadiri oleh tim pengadaan tanah perpanjangan  Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Ende, Herman Yosep Wadhi. Di hadapan  para anggota DPRD dan Tim Pembebasan Tanah Bandara, para warga menyampaikan keberatan menyangkut harga tanah dan nilai perhitungan bangunan yang mereka miliki. Nilai perhitungannya tidak sesuai dengan yang akan dibayar oleh pemerintah.

“Kami tinggal di atas tanah kami sendiri. Kami tidak tinggal di atas tanah sangketa atau tanah milik Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende. Mari kita pikirkan secara berama-sama. Pada dasarnya kami setujuh pembangunan tapi jangan rugikan satu pihak,” tutur Edi Guta, mewakili para warga lainnya.

Menurut Edi Guta, sejak awal sudah sekitar 7 kali pertemuan  dan cuma sekali pertemuan konsultasi publik. Saat itu, tim apresal tidak bisa mempertanggungjawabkan soal patokan yang mana, sehingga harga bangunan milik warga dan tanah, belum diketahui secara pasti.

Menurutnya, pada pertemuan kelima dibacakan hasil kesepakatan dan warga bertanya, dasar apa sehingga tim apresal menentukan harga tanah dan bangunan yang ada. Banyak data yang direkayasa. Seperti di rumahnya, meski ada tanaman pisang lima rumpun, tapi dalam pendataan ternyata tidak ada tanaman pisang.

Edi Guta menilai, data yang dimiliki tim paresal tidak akurat  “Soal tanah, kami punya tanah yang berada di sentral kota. Minimal kami diganti dengan tanah yang kami bisa beli di tempat lain. Harga tanah bervariasi, ada yang satu juta enam ribu rupiah, ada yang satu juta enam puluh ribu rupiah sampai tujuh puluh ribu rupiah. Ini yang menjadi dasar penolakan kami,” kata Edi Guta.

Abdon Toh, selaku jaksa pendamping tim pengadaan tanah, mengatakan yang berhak melakukan penilaian adalah tim independen yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Piahknya yang mekskukan identivikasi dan perhitungan, tidak bisa mengintervensi tim independen yang melakukan identivikasi dan perhitungan.

Sementara Anggota DPRD Ende, Yulius Sesar Longa, mengatakan prinsip dasarnya adalah semua harus mendukung soal pembangunan Bandara. Tapi harus mencari solusi yang bijak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Menurut Yulius Sesar Longa, yang dilakukan tim tidak boleh kontrak produktif. Karena tim ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. “Ataukah kita dipaksakan oleh anggaran sehingga kita buru-buru?. Banyak program pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi daerah,” kata Yulius Sesar Longa.

”Dalam rencana anggaran, saya tahu pemerintah terburu-buru untuk menangkap anggaran dari pusat, sehingga saat itu DPRD Ende bersama pemerintah Kabupaten Ende mengalokasikan anggaran sebesar Rp 305 juta kepada Dinas PUPR untuk digunakan oleh tim kabupaten,” kata Yulius Sesar Longa.

Anggota DPRDEnde lainya, Mikael Tani Badeoda, meminta kepada semua pihak baik pemerintah maupun DPRD untuk memikirkan solusi yang terbaik. Pasalnya ada sebagian warga yang menerima dan ada sebagian warga yang menolak, sehingga tidak ada konflik horisontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya pembangunan bandara tersebut juga penting untuk masyarakat Kabupaten Ende. (Djolan Rinda)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top