Daerah

Begini Kata Kepala DLHK Kabupaten Kupang, Drs Paternus Vinsi Tentang PT GIN yang Dilaporkan Tim Kuasa Hukum PT PKGD

TEROPONGNTT, OELAMASI –  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kupang, Drs Paternus Vinsi, mengakui kalau Tim Kuasa Hukum PT Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD), telah mengadu PT GIN ke DLHK Kabupaten Kupang karena diduga belum memiliki Izin Amdal dalam pelaksanaan kegiatan industri tambak garam. PT PKGD adalah perusahaan yang telah mengambilalih kepemilikan PT. Panggung Guna Ganda semesta (PGGS).

Namun, terkait pengaduan tersebut, Paternus Vinsi mengatakan, pihaknya memiliki pernyataan yang sama dengan pernyataan Sekda Kabupaten Kupang, yakni bahwa kedua perusahaan ini sedang berproses di PTUN, sehingga DLHK Kabupaten Kupang harus menunggu proses hukum yang ada.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kupang, Drs Paternus Vinsi mengatakan hal ini kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/11/2018).

Untuk diketahui, pada Kamis pekan lalu (1/11/2018), Tim Kuasa Hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kupang untuk mengadukan PT. Garam Indo Nasional (GIN).

PT GIN dilaporkan Tim Kuasa Hukum PT PKGD karena diduga tidak mengantongi Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Usaha Pengelolahan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolahan Lingkungan (SPPL) ketika mengelola usaha industri garam di wilayah Kabupaten Kupang. Apalagi PT GIN melaksanakan kegiatan usaha industri garam di atas lahan HGU no.6/1992 yang dimiliki PT PKGD.

“Tentu, tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Kupang bahwa kedua Perusahaan ini sedang berproses di PTUN, sehingga kita masih menunggu finalisasi proses hukumnya seperti apa, tentu disitu ada penyesuaian-penyesuaian dari pemerintah,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kupang, Drs Paternus Vinsi.

Paternus mengatakan, baik pengaduan PT PKGD, maupun PT GIN yang sedang melakukan proses ijin lingkungan, tetap menunggu proses hukum di PTUN. (max)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top