Nasional

Begini Kata Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin Pada Acara Workshop Tentang Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak

TEROPONGNTT, JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) menggelar Workshop bertema “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah” di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Workshop digelar dalam upaya menekan angka perkawinan anak serta menghadirkan praktik – praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya perkawinan anak. Sehingga nantinya daerah-daerah di Indonesia dapat mengadopsi upaya pencegahan perkawinan anak.

“Siapapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin.

Perkawinan anak, kata Lenny Rosalin, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  juga memiliki korelasi yang postif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan.  Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah dibawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya.

Perkawinan anak, kata Lenny Rosalin, juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan.

“Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan mendapatkan upah yang rendah juga,” kata Lenny Rosalin. (*/Siaran Pers KemenPPPA)

Komentar Anda?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top